2 Hari, KPK Geledah 8 Kantor Dinas di Pemkab Malang

Malang - Sejak menggeledah ruang kerja Bupati Rendra Kresna, Senin (8/10) malam, KPK terus menggelar penggeledahan sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemkab Malang. Hari ini saja, tiga dinas diobok-obok penyidik anti rasuah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011.

Tiga dinas yang disambangi KPK berada di wilayah Kepanjen, yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu keduanya berada di komplek perkantoran Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Kabupaten Malang, satu lagi kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di Jalan Sumedang, Kepanjen, Rabu (10/10/2018).

Hingga pukul 13.30 WIB, penggeledahan di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan masih berjalan. Tim KPK datang menumpang satu unit Kijang Innova warna hitam dan mobil Toyota Hiace warna silver.

Baca juga: 11 Kepala Daerah Terjerat KPK, Pengamat: Jatim Warning Integritas

Dua personel polisi bersenjata berjaga di depan kantor selama penggeledahan. Pantauan detikcom, penyidik tengah sibuk beraktivitas di sejumlah ruang kerja pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Selama 2 hari, sudah 8 dinas digeledah oleh KPK yang diduga terkait dengan DAK tahun 2011.

Catatan Malang Corruption Watch (MCW) ada 5 bidang penerima DAK terbesar yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemkab Malang selama kurun waktu 7 tahun mulai dari 2010 sampai 2017 adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian.

Baca juga: Bupati Malang Lapor Harta Kekayaan Terakhir 2014, Ini Rinciannya

Khusus pertanian di tahun 2011 sebanyak Rp 7,4 miliar, pada 2012 naik Rp 7,5 miliar, tertinggi di tahun 2016 sebesar Rp 37,2 miliar, yang kemudian turun dratis di tahun 2017 menjadi Rp 752 juta.

Bupati Malang Rendra Kresna mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi DAK tahun 2011 oleh KPK. Meskipun secara resmi KPK belum menyatakan status Rendra pasca dilakukan penggeledahan di ruang kerja maupun kediaman pribadinya.

"Status saya tersangka sesuai dengan surat yang ditunjukkan KPK saat penggeledahan, karena dianggap menerima gratifikasi DAK 2011," ujar Rendra kepada wartawan di Pendopo Pemkab Malang Jalan Agus Salim, Kota Malang, Selasa (9/10). (fat/fat)