detikNews
Senin 08 Oktober 2018, 16:19 WIB

Ini Proyek Dinas Koperasi yang Jerat Wali Kota Pasuruan

Muhajir Arifin - detikNews
Ini Proyek Dinas Koperasi yang Jerat Wali Kota Pasuruan Pembangunan proyek Dinas Koperasi dan UMKM jerat Wali Kota Pasuruan/Foto: Muhajir Arifin
Pasuruan - KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono tersangka dugaaan suap proyek pembangunan Dinas Koperasi dan UMKM. Penyidikan kasus ini tak mempengaruhi pelaksanaan proyek.

Berdasarkan pantauan detikcom, Senin (8/10/2018), pengerjaan proyek Gedung dan Bangunan Pengembangan Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) di Jalan Ahmad Yani, Gadingrejo, Kota Pasuruan itu masih berlangsung.

Para pekerja masih melakukan aktivitas seperti biasa. Sejumlah pekerja tampak tengah merampungkan pembangunan pondasi. Pekerja lain juga bersiaga di pintu masuk lokasi proyek untuk mengawal kendaraan yang keluar-masuk.

"Memang ini (proyek) yang kena KPK itu, tapi kami hanya pekerja, ngak tahu apa-apa," kata seorang pekerja di lokasi.


Dalam situs LPSE Kota Pasuruan proyek tersebut dianggarkan dengan nilai pagu senilai Rp 2.297.464.000. Dalam proses pelelangan sebelumnya, ada 21 perusahaan konstruksi yang mendaftarkan diri.

Dari jumlah tersebut, ada satu perusahaan konstruksi yang mengajukan penawaran namun tak memenuhi syarat. Bagian Layanan Pengadaaan (BLP) Kota Pasuruan kemudian mengumumkan berita acara gagal lelang pada 20 Agustus 2018. Sehingga proyek tersebut di-retender.

Proyek pembangunan Dinas Koperasi dan UMKM jerat wali kota Pasuruan/Proyek pembangunan Dinas Koperasi dan UMKM jerat wali kota Pasuruan/ Foto: Muhajir Arifin


Dalam lelang ulang yang diikuti oleh 28 peserta, BLP Kota Pasuruan kemudian menyatakan CV Mahadhir sebagai pemenang lelang pada 4 September, dengan harga negosiasi senilai Rp 2.195.813.000.

CV Mahadhir beralamat di Desa/Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dan dimiliki oleh Muhdhor. Salah satu oknum dari perusahaan tersebut, M Baqir, ikut terkena OTT pada Kamis (4/10) lalu.


Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo mengatakan dalam penyidikan KPK, proyek gedung tersebut seharusnya tak terganggu.

"Permasalahan ini (penetapan tersangka) adalah person per person, sedangkan kalau kita ngomong mekanisme lelang adalah dua instansi. Jadi kalau kita kontraknya dengan perusahaan, ya perusahaan harus menyelesaikan kontraknya dengan pemerintah Kota Pasuruan," terang Teno, Jumat (6/10).

KPK menetapkan Setiyono sebagai tersangka dugaan suap proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM). Selain Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto selaku staf Kelurahan Purutrejo, serta seorang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir, juga ditetapkan tersangka.

KPK menyebut komitmen yang disepakati untuk walikota dari proyek ini sebesar 10 persen dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yaitu sebesar Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pokja.


Saksikan juga video 'Geledah 6 Lokasi di Pasuruan, KPK Bawa Dus Barang Bukti':

[Gambas:Video 20detik]


(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com