DetikNews
Rabu 03 Oktober 2018, 10:18 WIB

Akui Rutan dan Lapas Rawan Pungli, Ini Upaya Kanwil Kemenkumham Jatim

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Akui Rutan dan Lapas Rawan Pungli, Ini Upaya Kanwil Kemenkumham Jatim Salah satu lapas yang ada di Jatim. (Foto: Sugeng Harianto)
Surabaya - Kasus pungutan liar dan gratifikasi di wilayah rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) diakui rawan terjadi. Kanwil Kemenkumham Jatim melakukan berbagai upaya guna menangkal hal tersebut.

Ketua I Pokja Penindakan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kemenkumham Nugroho mengatakan tak hanya rutan dan lapas, UPT Kemasyarakatan dan Keimigrasian juga akrab dengan pungli karena bersinggungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Kalau kita berkaca dengan kasus yang sudah-sudah, di lapas rawan adanya diskriminasi penempatan kamar dan keberadaan barang seperti gazebo yang dimiliki secara pribadi," ujarnya di Surabaya, Selasa (2/10/2018).

Di sisi lain, Jatim disebut Nugroho, memiliki banyak UPT yang berada di bawah pengawasannya sehingga semakin berpotensi untuk terjadi penyelewengan.


Untuk menanggulanginya, pihaknya pun memiliki sejumlah cara, mulai dari pemetaan daerah rawan pungli dan gratifikasi hingga menciptakan birokrasi milenial berbasis IT.

"Pastikan Jatim bersih. Ciptakan sistem birokrasi yang cepat dan semangat melayani," katanya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati menambahkan, pihaknya juga kerap menggelar inspeksi mendadak ke lapas hingga rutan di seluruh Jatim untuk melihat adanya pelanggaran yang dilakukan petugas maupun narapidana.

"Selain sosialisasi, kita juga sering melakukan sidak di lapas hingga rutan terus-menerus, habis kita sosialisasi, internalisasi, sidak," tandas Susy.

Susy juga mengatakan bahkan upaya sederhana seperti pemasangan spanduk di area kantor Kemenkumham Jatim dirasa penting untuk mengingatkan pentingnya integritas.

"Pemasangan spanduk itu juga salah satu upaya untuk mengingatkan kepada orang untuk tidak pungli. Harapannya supaya membudaya," terangnya.


Diakui Susy, hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah mengubah budaya birokrasi dari yang terbiasa dilayani menjadi melayani. Baginya, hal ini tidak bisa diubah dalam kurun satu atau dua tahun saja.

"Tapi harus terus-menerus dan menyeluruh dilakukan," lanjutnya.

Beruntung dalam setahun terakhir, pihaknya belum menemui adanya kasus pungli di wilayah kerjanya. Ini karena sebagian UPT di Jatim sudah berbasis IT sehingga sulit untuk dicurangi.

"Mudah-mudahan memang tidak ada. Kalau untuk di lapas kami juga tidak menerima laporan karena di lapas sudah berbasis IT. Sekarang kami pengawasannya terus-menerus dan ketat sekali," pungkas Susy.



Saksikan juga video 'Cegah Pungli, Dirjen PAS akan Tiadakan Uang Fisik di Lapas':

[Gambas:Video 20detik]


(lll/lll)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed