Ribuan Guru Honorer di Trenggalek Tuntut Diangkat Jadi PNS

Trenggalek - Ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) dari berbagai SD negeri di Trenggalek berunjukrasa. Mereka menolak rekrutmen CPNS jalur umum sebelum masalah GTT/PTT terselesaikan, di depan kantor bupati setempat.

Dengan membentangkan spanduk dan poster, massa melakukan aksi jalan kaki menuju depan Pendapa Manggala Praja Nugraha yang sekaligus menjadi kantor bupati. Dalam orasinya pengunjukrasa menyampaikan 8 poin tuntutan kepada pemerintah daerah.

Beberapa tuntutan yang disampaikan di antaranya meminta jajaran Pemkab Trenggalek mulai dari Bupati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga ketua DPRD agar mendukung percepatan revisi UU ASN No 5 Tahun 2014.

"Kami juga meminta Bupati, Ketua DPRD dan lainnya untuk mendukung penolakan rekrutmen PNS secara umum dan PPPK, sebelum GTT/PTT yang telah mengabdi lama diangkat menjadi CPNS, melalui jalur khusus dengan validasi dan verifikasi data yang akurat sesuai masa pengabdian," kata Ketua Forum GTT/PTT SD Trenggalek, Alif Wijaya, Kamis (27/9/2018).

Rekrutmen CPNS jalur umum dinilai tidak memberikan keberpihakan guru honorer. Kondisi tersebut justru akan mengancam keberadaannya di sekolah.

"Misalkan di sekolah itu ada kekurangan dua guru, dengan rekrutmen umum, maka yang akan mengisi justru dari luar, bukan kami yang sudah benar-benar ada dan mengabdi," ujar Alif.

Hal senada disampaikan koordinator aksi, Puguh Jatmiko, mengatakan tingkat kesejahteraan para GTT/PTT dinilai cukup memprihatinkan, karena rata-rata hanya mendapatkan upah Rp100-Rp300/bulan.

"Padahal teman-teman ini sudah mengabdi selama tahunan hingga puluhan tahun. Gaji ratusan ribu itu tidak diberikan setiap bulan, tapi dua hingga tiga bulan sekali, menunggu dana BOS cair," kata Puguh.

Dalam tuntutannya massa guru dan pegawai sekolah ini juga mendesak kepala daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan para GTT/PTT yang telah memberikan pengabdian untuk dunia pendidikan di Trenggalek. Bupati pun didesak untuk mengeluarkan Peraturan Bupati untuk menuntaskan persoalan GTT/PTT.

"Pemerintah harus memperhatikan kami, berikan kami perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Selain berorasi, massa forum GTT/PTT juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Setelah hampir setengah jam berorasi, Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak langsung menemui para pendemo, selanjutnya sebagian perwakilan diajak ke masuk ke kantor bupati guna dilakukan dialog lebih lanjut.



Saksikan juga video 'Mendikbud Sayangkan Aksi Mogok Kerja Guru Honorer':

[Gambas:Video 20detik]

(fat/fat)