DetikNews
Selasa 25 September 2018, 09:16 WIB

Ini Karier Politik Tahanan KPK yang Dilantik jadi Bupati Tulungagung

Adhar Muttaqin - detikNews
Ini Karier Politik Tahanan KPK yang Dilantik jadi Bupati Tulungagung Foto: Istimewa
Tulungagung - Kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tulungagung hari ini mencapai puncaknya. Calon Bupati terpilih Syahri Mulyo dan pasangannya Maryoto Birowo akan dilakukan pelantikan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Proses pelantikan tidak bisa dilakukan serentak bersama 12 kepala daerah lain di Jawa Timur yang telah diambil sumpahnya, Senin (24/9/2018). Itu lantaran Syahri Mulyo sedang ditahan KPK.

Perjalanan politik pria berlatar pengusaha ini telah merintis karir politik sejak puluhan tahun silam. Era tahun 1999 hingga 2000, Syahri menduduki posisi sebagai Wakil Bendahara Pengurus Anak abang (PAC) PDIP Ngantru Tulungagung.

Pada saat yang bersamaan dia juga berhasil menduduki kursi legislatif di DPRD Tulungagung periode 1999-2004. Karir politik anak pedagang buah ini terus menanja. Syahri pun dipercaya sebagai Bendahara DPC PDIP Tulungagung periode 2000-2005.


Sementara itu karir parlemen yang dilakoni suami Wiwik Wijayanti ini juga mengalami peningkatan. Dia berhasil menduduki kursi DPRD Jawa Timur melalui PDIP periode 2004-2014.

Di tengah periode jabatan itulah, Syahri Mulyo mencoba peruntungan untuk maju sebagai calon Bupati Tulungagung periode 2013-2018 bersama mantan Sekda Tulungagung Maryoto Birowo. Upayanya itu harus menemui jalan berliku, karena partai yang membesarkan tidak memberikan restu.

Tidak putus semangat, pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo, akhirnya memilih jalur lain dengan maju melalui koalisi koalisi partai kecil yakni PKNU (5 kursi) Partai Patriot (2) dan PDP (1). Serta didukung sejumlah partai non parlemen lainnya. Namun langkah itu memiliki konsekuensi politik, PDIP memecatnya dari keanggotaan partai karena dinilai telah membelot.

Meski telah dipecat dari PDIP dan hanya didukung koalisi partai kecil, justru mampu memenangkan kontestasi Pilkada 2013 dengan memperoleh 48 persen suara. Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu mempecundangi kandidat yang diusung PDIP dan PKB Isman-Tatang yang hanya memperoleh 15,65 persen suara, serta berada di bawah pasangan Bambang Adyaksa-Anna Luthfie yang mendapatkan 24,17 persen. Sedangkan calon petahana M Athiyah-Budi Setijahadi hanya memperoleh 15 persen suara.


Pada masa kemepimpinannya di periode pertama, Syahri dan pasangannya mendapat beberapa penghargaan dari pemerintah pusat. Di antaranya, tahun 2016 menerima Satya Lencana Pembangunan Bidang Pertanian dari Presiden Jokowi.

Kemudian tahun 2017 juga mendapat penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi. Pada tahun yang sama. Presiden juga mengapresiasi kemepimpinan SYahri Mulyo, karena dinilai memanfaatkan dana desa lebih baik dari daerah lain, terutama dalam bidang infrastruktur.

Pasangan SahTo juag melakukan revitalisasi sejumlah pasar tradisional sehingga menjadi lebih menarik. Kawasan tepian sungai Ngrowo juga dilakukan pembangunan secara maraton, sehingga saat ini mejadi sentra ekonomi baru masyarakat dengan nama Pinka (Pinggir Kali).

Pilkada 2018

Pada masa Pilkada 2018, Syahri Mulyo Maryoto Birowo kembali mencoba peruntungan dengan maju sebagai kandidat kepala daerah. Namun untuk periode kedua itu pria 51 tahun ini memilih kembali ke kandang banteng PDIP.


Upaya itu tidak serta merta berjalan mulus. Pertentangan di antara kader sempat muncul dan meminta DPP PDIP tidak menurunkan rekomendasi pencalonan kepada calon petahana. Hal itu muncul karena Syahri dinilai telah mengkhianati partai lantaran maju melalui partai lain pada saat periode pertama.

Suara dari para kader itu ternyata tidak mampu menggoyahkan keputusan DPP PDIP yang akhirnya menurunkan rekomendasi kepada Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (SahTo) untuk berkompetisi dalam Pilkada Tulungagung 2018.

Perjuangan partai berlambang banteng moncong putih ini pun dimulai. Mereka harus melawan rivalnya Margiono-EKo Prisdianto yang diusung koalisi besar 9 partai. Menjelang hari H pencoblosan, tsunami politik terjadi di Tulungagung, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Tulungagung dan Blitar.

Hasilnya 4 orang ditetapkan sebagai tersangka suap proyek infrastruktur, yakni pengusaha asal Blitar Susilo Prabowo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno, Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan seorang swasta Agung P.


Syahri pun akhirnya menyerahkan diri ke KPK setelah beberapa saat sempat menghilang dan mengeluarkan statemen politik melalui sebuah video pendek. Dalam perkara ini Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung diduga menerima suap sebanyak tiga kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp 2,5 miliar.

Di tengah pergulatan politik yang memanas itu, pasangan petahana justru tidak tergoyahkan. SahTo mampu menumbangkan rivalnya dengan suara nyaris telak. Pasangan calon nomor urut satu Margiono-Eko Prisdianto yang diusung 9 partai politik mendapatkan 237.775 atau 40 persen suara. Sedangkan pasangan petahana Syahri Mulyo-Maryoto Birowo yang diusung PDIP dan Partai NasDem menang telak dengan memperoleh 356.201 suara atau 60 persen.

Hari ini rencananya akan dilakukan proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2018-2023 di Kantor Kemendagri.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tulungagung Sudarmaji, mengatakan proses pelantikan hari ini akan dilakukan pukul 13.00 WIB di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri.

"Untuk jumlah undangan yang hadir saya belum tahu, mungkin jam 12 baru bisa diketahui. Yang jelas yang sudah hadir di Jakarta, para asisten, Kesbang, Forpimda dan pimpinan dewan," kata Sudarmaji, Selasa (25/9/2018).



Saksikan juga video 'KPK Geledah Rumah Mantan Bupati Tulungagung':

[Gambas:Video 20detik]


(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed