Seperti yang terjadi di SD Kolomayan 1 Kecamatan Wonodadi. Sebanyak lima GTT dan satu PTT ikut mogok massal. Hanya tersisa lima PNS, termasuk kepala sekolah harus mengajar di enam kelas.
Lebih parah lagi kondisi di SDN Rejosari masih di Kecamatan Wonodadi. Ada enam GTT dan satu PTT ikut mogok kerja. Hanya dua PNS dan satu kepala sekolah, secara bergantian mereka mengajar di enam kelas.
"Tiga PNS itu satu guru olah raga, satu guru kelas dan satu kepala sekolah. Mau gak mau, gantian ngisi masing-masing kelas. Ya tidak optimal, bisa dikatakan lumpuh proses belajar mengajarnya," ujar Korlap GTT/PTT Wonodadi Dedi Churniawan, Senin (24/9/2018).
Padahal sesuai kesepakatan bersama, para guru honorer ini akan melakukan mogok kerja selama sepekan. Mulai hari ini, Senin (24/9) - Sabtu (29/9) mendatang. Dan tanggal 27 September, sebanyak 50 perwakilan mereka akan ke Jakarta mendesak pengurus besar PGRI Pusat bernegosiasi dengan pemerintah.
Menanggapi aksi mogok kerja massal tersebut, Dinas Pendidikan Pemkab Blitar Budi Kusumarjaka menyatakan, pihaknya tidak bisa melarang aspirasi mereka.
"Tapi akibatnya pasti terganggu proses belajar mengajarnya. Saya minta aspirasi teman-teman segera tertuang dalam tulisan agar secepatnya kita tangani sesuai prosedur yang benar," kata Budi dikonfirmasi.
Budi mengakui, tanpa adanya kinerja GTT/PTT, Kabupaten Blitar sangat kekurangan tenaga pendidik dan pengajar. Terdata per Agustus 2018 ini, kekurangan tenaga pengajar untuk tingkat SD saja sebanyak 2.278 orang.
Sedangkan dalam formasi rekruitmen CPNS tenaga pengajar, Kabupaten Blitar hanya mendapat jatah sebanyak 170 melalui jalur umum dan 58 jalur K2.
"Jika ini masih ditambah mogoknya para guru honorer, bisa-bisa kolaps proses belajar mengajar disini," tandasnya.
Terkait aksi mogok massal guru honorer ini, Budi menambahkan, Bupati telah memberikan petunjuk langkah-langkah yang akan dilakukan. Seperti menyampaikan masalah ini dalam forum pemkab se Indonesia, yang mengalami masalah sama dengan Kabupaten Blitar.
Budi juga meminta, para guru honorer secepatnya kembali ke kelas untuk mengajar, jika aspirasi mereka telah tersalurkan.
"Ya saya harap jangan lama-lama mogoknya. Kalau aspirasinya sudah tertampung, saya harap semua kembali mengajar seperti semula. Selama mogok, saya instruksikan tidak sampai diliburkan, ya biar PNS yang ada memaksimalkan tenaganya," pinta Budi.
Budi juga berharap, aksi mogok massal guru honorer di Kabupaten Blitar bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. Mengingat tenaga guru honorer jadi penopang utama lancarnya proses belajar mengajar. Sehingga tingkat kesejahteraan mereka juga harus lebih diperhatikan.
Tonton juga 'Mendikbud Sayangkan Aksi Mogok Kerja Guru Honorer':
(fat/fat)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini