.webp)
"Belum ada (yang izin)," ujar Pakdhe Karwo, sapaan akrabnya, usai melantik 12 pasangan bupati dan wakil bupati baru di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).
Sebagai perwakilan pemerintahan pusat di tingkat provinsi, Pakdhe Karwo mengutarakan bahwa perizinan ini penting sebab kepala daerah yang berkampanye juga harus cuti dan digantikan Plt agar tak terjadi kekosongan pemerintahan.
"Harus izin dan kalau izin ada Pltnya. Tidak boleh ada kekosongan pemerintahan," ungkapnya.
Pakdhe Karwo juga menegaskan kepala daerah tak boleh mencampuradukkan urusan pemerintahan dan politik. Untuk itu, bila memang benar ada sekian banyak bupati yang tergabung dalam tim kampanye calon presiden tertentu, Pakdhe Karwo menyarankan agar mereka segera mengurus masa cuti.
"Kalau dia dilibatkan saja tercatat endak. Kalau dia harus melakukan kampanye dia harus cuti izin. Cuti kalau dia berkampanye. Kalau tidak kampanye tidak cuti," terangnya.
Begitupun saat kampanye, Pakdhe Karwo mengimbau para kepala daerah agar berkampanye dengan damai, proporsional sesuai konten kampanye dan tidak menyinggung SARA.
"Saya kira satu, bahwa apa yang disampaikan kemarin tentang bagaimana Pileg Pilpres itu damai sudah dirumuskan agar proporsional, sesuai dengan konten kampanye itu sendiri, jangan nyinggung tentang SARA," pesannya.
Tonton juga '31 Kepala Daerah Jatim Jadi Timses Jokowi, KPU: Nggak Dilarang!':
(lll/lll)
