DetikNews
Jumat 21 September 2018, 20:13 WIB

Bupati Jember Keberatan Eksplorasi Tambang Blok Silo

Yakub Mulyono - detikNews
Bupati Jember Keberatan Eksplorasi Tambang Blok Silo Foto: Agung Pambudhy
Jember - Bupati Jember dr Faida mengaku telah menemui Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta untuk menyerahkan surat keberatan terkait terbitnya Kepmen ESDM tentang izin eksplorasi pertambangan di Blok Silo. Dengan adanya surat keberatan itu, Faida berharap Kepmen tentang Blok Silo bisa dibatalkan.

"Dengan adanya kekhawatiran masyarakat Jember tentang eksplorasi tambang di Blok Silo, saya berkomunikasi langsung dengan bapak menteri ESDM," ujar Faida usai mengikuti rapat paripurna P-APBD 2018 di Gedung DPRD Jember, Jumat sore (21/9/2018).

Menurut Faida, sejak awal pihaknya memang menolak jika dilakukan penambangan di Blok Silo. Dan komitmen tersebut hingga saat ini belum berubah.

"Karena kita semua sepakat, masyarakat, tokoh masyarakat, Bupati, Wakil Bupati, juga seluruh DPRD-nya, kalau tidak salah sampai hari ini kita konsisten tolak tambang," tandasnya.

Dan hal tersebut lanjut Faida, juga telah disampaikan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan. "Menteri ESDM pun menyambut baik," sambungnya.

Faida menambahkan, persoalan eksplorasi tambang juga disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Presiden pun kemudian menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk merespon langsung.

"Bapak menteri berkomitmen untuk dapat mencabut, khusus lampiran 4 SK tersebut, khusus untuk Blok Silo," kata Faida.

Namun pembatalan Kepmen itu tidak serta merta bisa dilakukan. Ada sejumlah prosedur yang harus dijalani. Salah satunya rekomendasi dari Gubernur Jatim.

"Maka diperlukan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur untuk pencabutan SK (Kepmen) tersebut," tegas Faida.

Dia juga meminta masyarakat Silo untuk tidak resah dengan terbitnya Kepmen itu. Karena masih ada sejumlah prosedur yang harus dilalui untuk eksplorasi tambang di Blok Silo. Salah satunya adalah proses lelang dari Pemprov Jatim. Selama tidak ada lelang, maka eksplorasi tidak bisa dilakukan.

"Karena masih membutuhkan proses panjang setelah terbitnya SK tersebut. Yakni berikutnya proses lelang," tandasnya.
(bdh/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed