.webp)
Ratusan DPT Ganda atau sebanyak 0,98% tersebut dari total jumlah pemilih di Provinsi Jatim sebanyak 30.554.761.
Komisioner Baswaslu Jatim Aang Kunaifi menyebut jika DPT ganda paling banyak ditemukan di Kabupten Malang, Lumajang, Sidoarjo.
"Kabupaten Malang (151.028 pemilih), Lumajang (60.365 pemilih), Sidoarjo (23.015 pemilih), dengan disusul beberapa daerah," kata Aang Kunaifi kepada wartawan, Jumat (14/9/2018).
Tak hanya itu, dalam temuan Bawaslu, jelas dia, juga ada nama calon pemilih yang memenuhi syarat sebanyak 5.287 pemilih dan yang memiliki NIK invalid 67.147 pemilih.
Aang menjelaskan untuk menganalisa data pemilih ganda, bawaslu menggunakan software mysql. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota pihaknya menggunakan aplikasi verifikasi dan analisa data (V-tal). Software ini mampu mendeteksi kegandaan NIK, nama, beserta tanggal lahir.
"Softcopy yang diberikan oleh KPU berupa by name, by address dicermati oleh kawan-kawan bawaslu di tingkat kabupaten maupun kota di Jawa Timur," ungkapnya.
Aang menambahkan hingga kini, belum semua Panwaslu di kabupaten/kota di Jawa Timur memberikan laporan analisis DPT-nya kepada Bawaslu Jatim.
"Artinya masih ada potensi jumlah DPT ganda ini bertambah," katanya.
Berdasarkan temuan itu, Bawaslu Jatim menyoroti kurang maksimalnya sistem informasi data pemilih (Sidalih) milik KPU, untuk mendeteksi potensi data ganda.
Sidalih yang dimiliki oleh KPU Jatim seharusnya berfungsi membantu penyusunan dan pemuktahiran data pemilih berbasis online.
Aang menyebutkan pada dasarnya Sidalih bisa digunakan untuk mendeteksi data ganda. Tak hanya itu, sidalih juga bisa sebagai perekam data pemilih dari pemilu ke pemilu secara berkesinambungan.
"Ini basisnya sudah online. Kalau seorang pemilih yang sudah terdata di Surabaya, kan tidak mungkin terdata kembali di Nganjuk. Seharusnya begitu," tambah Aang.
Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar KPU melakukan verifikasi faktual terhadap data ganda temuan Bawaslu. Aang menegaskan, KPU secepatnya memutuskan satu di antara dua nama untuk dihapus.
DPT yang akan ditetapkan KPU Jatim, kata Aang, juga untuk menentukan jumlah logistik yang akan digunakan selama proses pemilu. Baik dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara.
"Jadi kalau datanya yang ganda banyak, lalu ini disalahgunakan, ini akan mencederai proses pemilu itu sendiri," katanya.
Bawaslu memberikan tenggat penyelesaian DPT ganda ini sebelum proses rakapitulasi di tingkat provinsi. Setidaknya, masalah DPT ganda itu bisa tuntas, Kamis (13/9). Kemudian, KPU Jatim akan melakukan rakapitulasi DPT pada Jumat-Sabtu (14-15/9/2018). Sementara rakapitulasi DPT secara nasional akan berlangsung Senin (16/9/2018) mendatang.
"Penghapusan DPT ganda hingga pembetulan NIK ganda dilakukan KPU kabupaten dan kota. Kalau tidak ditindaklanjuti, kami akan laporkan ini di rapat pleno rakapitulasi tingkat provinsi," tandas Aang.
Saksikan juga video 'KPU Targetkan Pengecekan DPT Ganda Rampung 15 September':
(fat/fat)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
