Ajukan Calon Ketua DPRD Kota Malang Baru, PDIP Tunggu Hasil DPP

Malang - PDIP sudah memilih nama untuk menjabat Ketua DPRD Kota Malang. Kini, nama yang diajukan tengah menunggu rekomendasi dari DPP PDIP. Harapannya dalam pekan ini, sudah terwujud.

"Kami sudah siap, nama sudah diajukan kepada DPP dan menunggu rekomendasi untuk ditunjuk," ungkap Ketua DPC PDIP Kota Malang I Made Rian kepada detikcom, Senin (10/9/2018).

Made mengaku, DPC hanya mengajukan calon tunggal sebagai Ketua DPRD tunggal Bambang Heri Susanto. Bambang baru saja dilantik untuk menggantikan Abdul Hakim melalui pergantian antar waktu (PAW) pagi tadi.

"Kami hanya ajukan calon tunggal hasil pleno DPC bersama DPD Jawa Timur yang memutuskan nama Pak Bambang dari 11 kader PDIP yang duduk di DPRD Kota Malang. Pekan ini kami pastikan rekomendasi DPP keluar dan segera bisa dilantik," kata Made.

Alasan penunjukan Bambang dalam pleno bersama DPD PDIP Jawa Timur adalah, sosok Bambang yang dianggap sudah puluhan tahun bersama (kader) mampu mengayomi dan tentunya paling senior di antara 11 anggota dewan dari Fraksi PDIP. "Pak Bambang sudah 35 tahun jadi kader PDIP, senioritas lah, dan bisa mengayomi semua," tegas Made.

Selama penanganan korupsi massal pembahasan APBD-perubahan tahun anggaran 2015 oleh KPK, ada dua kader PDIP yang menjabat Ketua DPRD terseret kasus tersebut. Pertama Arief Wicaksono yang sudah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Arief dilakukan penahanan gelombang pertama terbukti menerima suap dari mantan Kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan (PUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistiyo untuk melancarkan P-APBD Kota Malang tahun 2015 senilai Rp 700 juta. Pengadilan Tipikor memvonis Jarot hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan plus denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara.

Pada penanganan gelombang kedua April 2018 lalu, Abdul Hakim dari Fraksi PDIP duduk sebagai Ketua DPRD menggantikan Arief, ikut dicokok KPK bersama 17 anggota DPRD Kota Malang lainnya. Kini, Hakim tengah menjalani persidangan atas dugaan suap dan gratifikasi dari Wali Kota nonaktif Moch Anton.

Trauma seperti dialami PDIP selama hampir 4 bulan, tak kembali mengajukan nama pengganti Hakim sebagai Ketua DPRD. Bahkan, PDIP memberikan hak tersebut kepada partai lain, yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di Pemilihan Legilatif (Pileg) 2014 yakni PKB dan Demokrat, dan Golkar.

Sekadar diketahui, PDI-P memperoleh suara terbanyak di Pileg 2014, hingga mendapatkan 11 kursi di DPRD Kota Malang, disusul PKB 6 kursi dan Demokrat serta Golkar masing-masing 5 kursi. (fat/fat)