Ribuan Warga Miskin dan Lansia di Mojokerto Terlantar, Ini Penyebabnya

Mojokerto - 8.500 Keluarga miskin penerima program keluarga harapan (PKH) tidak bisa mencairkan bantuan pangan non tunai (BPNT) 2018. Belum sinkronnya pendataan daerah dengan pusat menjadi penyebabnya. Persoalan yang sama juga mengakibatkan 72 lansia terlantar gigit jari.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Susi Sri Utami mengatakan, 72 lansia terlantar tersebar di Kecamatan Puri dan Trowulan. Hingga akhir 2017, mereka tercatat sebagai penerima program asistensi sosial lansia terlantar (Aslut).

Setiap bulannya para lansia ini menerima bansos dari Kementerian Sosial Rp 200 ribu/bulan. Pencairannya setiap 4 bulan sekali.

Sejak awal 2018, kata Susi, program Aslut diintegrasikan dengan PKH. Sehingga 72 lansia terlantar tersebut tercatat sebagai penerima PKH sebesar Rp 500 ribu/tiga bulan atau Rp 2 juta/tahun.

Namun hingga akhir triwulan ketiga tahun ini, bansos tersebut tak kunjung bisa dicairkan. Tak pelak para lansia yang hidup sebatang kara itu harus gigit jari.

"Di data kami mereka sudah masuk sebagai penerima PKH. Kendala pencairan kami kurang tahu karena prosesnya di pusat (Kemensos). Sudah sering kami tanyakan hanya diminta untuk menunggu. Sehingga sejak awal 2018 mereka tak pernah menerima PKH," kata Susi kepada detikcom di kantornya, Jalan RA Basuni, Sooko, Rabu (5/9/2018).

Tak sinkronnya data Pemda dengan Kemensos, lanjut Susi, juga mengakibatkan 8.500 keluarga penerima PKH di Kabupaten Mojokerto tak bisa mencairkan BPNT sejak awal 2018.

Menurut dia, ribuan keluarga miskin tersebut masuk kelompok perluasan, yakni penerima PKH yang baru diajukan akhir 2017 hingga awal tahun ini.

Bantuan pangan Rp 110 ribu/bulan itu sebenarnya sudah masuk di rekening mereka. Hanya saja saldo di rekening penerima PKH tak bisa dicairkan akibat adanya kesalahan data.

"Kondisi kartu ATM mereka gagal injek, saldo ada tapi tidak bisa dicairkan karena bank tak bisa mengaktifkan kartu. Itu harus ada pembetulan data. Saat ini data pembetulan sudah siap, akan kami kirim ke Jakarta," terang Susi.

Susi menambahkan, penerima PKH di Kabupaten Mojokerto saat ini mencapai 39 ribu keluarga miskin. Sementara penerima BPNT sebesar 65 ribu KK. Setiap penerima PKH dipastikan juga menerima BPNT.

Nilai bansos PKH terdiri dari komponen pendidikan dan kesehatan Rp 1,89 juta/tahun, serta komponen kesejahteraan sosial untuk lansia dan disabilitas Rp 2 juta/tahun. (fat/fat)