.webp)
"Ini kami mau berangkat ke Jakarta, mendatangi kemendagri. Yang pertama untuk konsultasi dan meminta petunjuk dalam melanjutkan beberapa agenda DPRD," ungkap Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi kepada wartawan di gedung DPRD Kota Malang Jalan Tugu, Selasa (4/9/2018).
Bambang mengaku, ada sejumlah agenda penting yang harus dilalui. Di antaranya penetapan APBD-perubahan tahun anggaran 2018. Selain itu, pembahasan peraturan daerah (Perda) yang telah ditargetkan selesai pada tahun ini.
"Karena ada beberapa agenda yang harus dijalankan, proses-proses pengesahan APBD dan perundang-undangan Perda," terang Bambang.
Petunjuk dari Kemendagri, kata Bambang, merupakan hal sangat penting saat kondisi DPRD Kota Malang hanya menyisakan lima orang saja dari 45 kursi yang ada.
"Kita mau minta petunjuk, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil," beber Bambang menjelaskan.
Bambang terlihat tergesa-gesa agar segera bisa mengejar jadwal pesawat yang akan membawanya ke ibukota. Sementara, kondisi DPRD Kota Malang nampak lenggang. Hanya ada aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di lembaga perwakilan rakyat itu.
Dari kelima anggota yang tersisa nampak hadir Wakil Ketua DPRD Kota Malang Abdulrachman yang juga menjabat Plt Ketua DPRD Kota Malang.
KPK baru saja menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Ke-22 orang ini diduga merima duit Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Duit itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015. (fat/fat)
