detikNews
Minggu 02 September 2018, 12:18 WIB

Tunda Beri Surat Pelebaran Jalan ke Bandara Jember, Ini Alasan Pemkab

Yakub Mulyono - detikNews
Tunda Beri Surat Pelebaran Jalan ke Bandara Jember, Ini Alasan Pemkab Jalan menuju Bandara Notohadinegoro yang akan dilebarkan. (Foto: Yakub Mulyono)
Jember - Pelebaran jalan menuju Bandara Notohadinegoro di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung dihentikan PTPN XII karena belum ada surat dan masterplan dari Pemkab Jember. PTPN XII berharap Bupati Jember segera berkirim surat agar pelebaran jalan di lahan milik PTPN XII itu bisa segera dilaksanakan.

Akses jalan sepanjang hampir 2 km tersebut saat ini memiliki lebar 3,5 meter. Rencananya, jalan itu akan diperlebar menjadi 7 meter. Pelebaran jalan merupakan bagian dari proyek pengembangan bandara setelah terjadi nota kesepahaman (MoU) antara PT Angkasa Pura II, Direktorat Jenderal Perhubungan, PTPN XII dan Pemkab Jember.

Direktur Operasional PTPN XII Anis Febriantomo mengatakan surat dari bupati itu akan dijadikan dasar untuk meminta persetujuan komisaris dan pemegang saham.

"Jadi sebetulnya sederhana, perlu ada surat, dilampiri master plan. Karena direksi pun kan hanya pembawa amanah. Sistem di kita, aturan dari undang-undang BUMN itu harus izin ke komisaris dan pemegang saham," terang Anis.


Ditambahkan Anis, PTPN XII telah memenuhi tanggung jawab mengurus peralihan status lahan di Bandara Notohadinegoro dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Luasnya sekitar 120 hektar. Proses itu kini sudah selesai.

"Karena kerjasama dalam bentuk penyertaan modal, maka status tanah bandara harus HPL, nggak boleh HGU, itu undang-undang yang mengatakan, bukan saya, dan kita sudah menyelesaikan status tanah itu dari HGU ke HPL," tegas Anis.

Terkait hal ini, Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Sembada Cahyadi menegaskan, Bupati Jember dr Faida sebenarnya tidak keberatan dengan surat yang diminta PTPN XII. Dengan catatan, PTPN XII konsisten dan tidak berubah-ubah.

"Prinsipnya ibu Bupati tidak keberatan, sepanjang PTPN XII konsisten dan komitmen dengan kesepakatan dan keputusan yang sudah diambil sebelum-sebelumnya. Jangan berubah-ubah terus," kata Ratno kepada detikcom dalam kesempatan terpisah, Minggu (2/9/2018).

Mengapa demikian? Ratno beralasan perluasan bandara merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang kemudian ditindaklanjuti Kementerian Perhubungan dengan mengalokasikan anggaran Rp 300 miliar di APBN.

"Di situ, PTPN XII sudah membuat alasan bahwa ini harus dilakukan ganti rugi lahan," ujar Ratno.

Dalam perkembangannya, kerjasama disepakati dalam bentuk joint operation, yakni penyertaan modal masing-masing pihak. Itu berarti menurut pemahaman Pemkab Jember, seharusnya tidak ada ganti rugi lahan.

"Sehingga tidak ada ganti rugi lahan. Kemudian muncul alasan tanah berstatus HGU, harus diubah HPL sebelum perluasan lahan," tandas Ratno.


Ratno menegaskan bahwa masalah pelebaran jalan sudah diatur dalam MoU. Akses jalan nantinya juga akan masuk dalam masterplan. Bahkan secara teknis, Kepala Dinas PU Bina Marga telah berkirim surat sebelum pelebaran jalan dilakukan.

"Artinya, persyaratan apalagi yang diminta? Sudah tidak ada. Pemberitahuan resmi pemkab melalui kepala dinas sudah disampaikan," tandasnya.

Ditanya tentang permintaan surat dari bupati merupakan hasil rapat tanggal 29 Agustus, Ratno menegaskan itu merupakan versi PTPN XII. Sebab di poin lain dalam notulensi rapat disebutkan bahwa pelebaran jalan akan dimasukkan dalam masterplan.

"Jadi poin kita adalah pelebaran jalan itu akan dimasukkan masterplan. Bukan bupati tidak mau berkirim surat, tapi mbok ya jangan berubah-ubah," tandasnya.
(lll/lll)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com