Jelang Pilpres, Bawaslu Jatim Imbau Masyarakat Tak Provokatif

Banyuwangi - Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengimbau masyarakat tidak melakukan gerakan provokatif menjelang Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Jawa Timur Aang Khunaifi mengatakan, gerakan yang berbau provokatif bermacam-macam. Di antaranya gerakan deklarasi #2019Gantipresiden, Gerakan Jokowi dua Periode dan sejumlah gerakan lainya.

Sebab, kata Aang, hal itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Surabaya, Minggu (26/8) yang dibubarkan polisi.

Kata Aang Khunaifi, meski gerakan #2019Gantipresiden merupakan gerakan yang berbau provokatif menjelang Pemilu 2019, Bawaslu tidak mempunyai wewenang untuk mengkatagorikan gerakan itu pelanggaran pemilu.

Sebab KPU masih belum menetapkan calon presiden yang akan maju dalam Pemilu 2019 nanti, meskipun aksi tersebut condong pada salah satu bakal calon presiden.

"Belum masuk karena memang belum ada calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilu 2019. Kalau sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 siapapun orangnya. Sebelum tanggal 23 September 2018 sebagai tahapan kampanye, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan aktivitas semacam kampanye," kata Aang Khunaifi di Banyuwangi Selasa (28/8/2019).

Dia menambahkan, kasus gerakan deklarsi #2019Gantipresiden yang terjadi di Surabaya kemarin, sepenuhnya diserahkan ke polisi. Bawaslu masih tidak bisa masuk ke ranah penanganan gerakan tersebut saat ini.

"Jika KPU sudah menetapkan pasangan calon presiden yang maju dalam pemilu 2019 nanti, setiap kegiatan yang berbau menyudutkan salah satu pasangan calon akan ditindak tegas dan diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku," tandasnya.

Polisi Jawa Timur, Minggu (26/8) membubarkan deklarasi #2019Gantipresiden. Pembubaran itu dilakukan, karena dikhwatirkan akan menimbulkan gesekan antara yang pro dan kontra pendukung salah satu calon presiden. (fat/fat)