Ini Tuntutan Warga Kampung Makam China ke Pemkot Mojokerto

Mojokerto - Selama puluhan tahun, ratusan Kepala Keluarga (KK) memilih tinggal di makam China, Kota Mojokerto lantaran tak mempunyai rumah. Perasaan was-was selalu menghantui mereka lantaran takut setiap saat digusur pemerintah.

Area makam China di Lingkungan Kedundung dan Balongrawe Baru, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, kini menjelma menjadi perkampungan. Bangunan rumah permanen maupun dari bilik bambu, kini berdiri di antara makam.

Terdapat 500 kepala keluarga (KK) atau 1.500 jiwa yang menghuni kawasan ini. Status tanahnya merupakan milik negara yang disewa sebuah yayasan pemakaman. Kondisi ini berlangsung sejak puluhan tahun silam.

Salah satu penghuni kawasan makam China ini adalah Indah Dwi Ningsih (36), warga Lingkungan Balongrawe Baru. Ibu tiga anak ini mengaku sudah 25 tahun tinggal di atas area pemakaman yang merupakan tanah negara. Dia khawatir rumah permanen yang ditempati setiap saat digusur pemerintah.

"Perasaan was-was itu selalu ada. Apalagi tiga tahun yang lalu ada isu area makam ini mau dibuat penjara, mau ada penggusuran," kata istri Widiantoro (37) saat berbincang dengan detikcom di rumahnya, Jumat (24/8/2018).

Oleh sebab itu Indah berharap pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang ditempati bersama keluarganya. Setidaknya pemerintah memberikan izin hak guna pakai kepada warga.

"Barangkali pemerintah mau mendengarkan jeritan kami, supaya tanah kami ini diresmikan menjadi hak milik," ujarnya.

Pemkot Mojokerto dan Kementerian PUPR sebenarnya sudah melangkah untuk menuntaskan persoalan tunawisma di Kota Onde-Onde. Yakni melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon.

Namun, hanya segelintir tunawisma di Lingkungan Balongrawe Baru dan Kedundung yang mendapat tawaran untuk relokasi ke rusunawa. Orang-orang muda seperti Indah sudah pasti tak mendapatkan tawaran tersebut. Terlebih lagi rusunawa 4 lantai itu hanya cukup untuk menampung 58 KK.

"Saya tidak pernah ditawari ke rusunawa, tapi lebih baik tinggal di sini. Karena di rusun itu selain harus bayar sewa, juga tempatnya sempit," cetusnya.

Di antara ratusan KK yang tinggal di atas makam China, salah satu yang beruntung adalah Binah (70). Warga Lingkungan Balongrawe Baru ini mengaku sudah didata untuk menempati rusunawa.

Namun, istri Rusman (75) ini masih gamang. Pasalnya, hingga kini dia belum tahu tarif sewa rusun tersebut. Jika biaya sewa mencekik, tentu saja pendapatan suaminya dari mengayuh becak tak akan cukup.

"Kalau bisa rusunawa itu gratis, orang seperti bapak dan ibu saya ini jelas tak mampu bayar sewa kalau mahal," ungkap Hartatik (35), putri Binah.

Ironisnya, di tengah kondisi masih banyaknya tunawisma yang belum mendapat perhatian, Pemkot Mojokerto justru membuat program perumahan bagi para PNS. Sebanyak 49 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu dalam proses pembangunan di Kelurahan Surodinawan, Prajurit Kulon.

Tak heran jika program ini membuat iri para tunawisma yang terpaksa harus bertahan hidup di tengah makam China. Pasalnya, hanya 58 dari ratusan rumah tangga miskin di Kota Mojokerto yang akan mendapatkan rusun. Itu pun mereka masih harus membayar uang sewa.

"Kami sebenarnya iri, tapi mau bagaimana lagi kami rakyat kecil tak mungkin akan didengarkan oleh pemerintah," tegas Hartatik yang sudah 29 tahun tinggal di kampung yang berdiri di atas makam China tersebut.

Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno menjelaskan, perumahan yang dibangun Perumnas itu khusus bagi PNS golongan I dan II yang belum mempunyai rumah. Dia ingin melalui program ini para ASN bekerja lebih optimal.

Rumah tipe 36 dengan luas tanah 72 dan 70 meter persegi itu bisa diangsur hingga 15 tahun. Uang muka yang dikenakan hanya 5% dari harga rumah Rp 180-188 juta/unit.

Disinggung masih banyaknya warga Kota Mojokerto yang tak mempunyai rumah, Suyitno menggunakan rusunawa sebagai senjata untuk membela diri. Menurut dia, ratusan tunawisma yang tinggal di area makam China, tepi rel kereta api maupun di bantaran sungai, cukup difasilitasi dengan rusunawa.

"Tahun depan rencana akan ditambah 2 tower. Kami diminta Kementerian PUPR untuk menentukan lokasi. Soal Balongrawe Baru kami lihat nantinya memungkinkan atau tidak (dibangun rusun), kami konsultasikan ke Kementerian PUPR," tandasnya. (fat/fat)