DetikNews
Selasa 21 Agustus 2018, 19:07 WIB

Berkas Penyidikan Lengkap, Bupati Mojokerto Siap Disidang

Enggran Eko Budianto - detikNews
Berkas Penyidikan Lengkap, Bupati Mojokerto Siap Disidang Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (Foto: Enggran Eko Budianto)
Mojokerto - Berkas penyidikan perkara suap yang menjerat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa dari KPK. Perkara tersebut akan disidangkan di Surabaya.

Kuasa Hukum MKP Maryam Fatimah membenarkan jika berkas penyidikan perkara suap kliennya sudah P21. Tuntasnya proses penyidikan ini sudah mendekati berakhirnya masa penahanan MKP, yakni 27 Agustus 2018.

"Sudah P21 kemaren tanggal 20 Agustus 2018," kata Maryam dalam pesan WhatsApp yang diterima detikcom, Selasa (21/8/2018).

Di hari yang sama, Senin (20/8), lanjut Maryam, penahanan Bupati Mojokerto sudah dipindahkan dari rutan KPK di Jakarta ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Waru, Sidoarjo. Rencananya MKP akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.


Hanya saja Maryam belum mendapat kepastian jadwal sidang perdana akan digelar. "Belum tahu, mungkin awal bulan (September 2018)," tandasnya.

Sementara Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah tak merespons saat dikonfirmasi terkait perkara yang menjerat Bupati Mojokerto. Pesan singkat yang dikirim detikcom tak kunjung mendapat balasan darinya.

Bupati MKP ditahan KPK sejak 30 April 2018. Itu setelah lembaga antirasuah itu menetapkannya sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.


Dalam kasus itu, Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu disangka menerima Rp 2,7 miliar dari Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

MKP juga dijerat dalam sangkaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto bersama-sama Zainal Abidin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015. Salah satunya proyek pembangunan jalan pada 2015. Nilai gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed