Jabatan yang dianggap strategis adalah Kepala Bappeko. Jabatan ini kosong selama 5 bulan usai ditinggal Agus Imam Sonhaji yang dimutasi menjadi Kepala Diskominfo. Jabatan Kepala Bappeko kini diisi Eri Cahyadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
"Ada dua tetap kosong (Dinas PMK dan Dinas Kebersihan, Ruang Terbuka Hijau), saya coba cari yang sesuai dulu," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai pelantikan di Graha Sawunggaling di Gedung Pemkot lantai 6, Senin (13/8/2018).
Menurut Risma, posisi Kepala Bappeko dianggap sangat strategis dan harus diisi orang yang tepat. "Kepala bappeko paling sulit cari orang, selama ini aku yang handle. Eri punya pengalaman lengkap karena Bappeko harus mengerti perencanaan kota, anggaran. Selama ini aku harus tangani sendiri, dia punya pengalaman macam kabag pembangunan, merencanakan kota," ungkap Risma.
Alasan kursi Kepala Dinas PMK yang saat ini dijabat Irvan Widyanto, sengaja dikosongkan untuk melatih mental dan fisik para anggota PMK.
"Ini PMK sengaja saya kosongkan unuk melatih fisiknya. Selama ini lemah, kalau terjadi kebakaran separuh dikerjakan satpol dan linmas. Kalau ketemu orang pas, akan kita isi. Biar dilatih dulu fisik," ungkap dia.
Sedangkan Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, lanjut Risma, sengaja dikosongkan atau diisi Plt karena tugasnya tidak terlalu berat. "Kalau kebersihan andalkan fisik, sebetulnya tidak terlalu berat pokok telaten, kalau bappeko mikir, kalau cipta karya adalah pelayanan saya tidak berani Plt," tambah Risma.
Wali Kota perempuan pertama di Surabaya juga berpesan agar jabatan yang dilantiknya dijaga dan berbuat baik untuk melayani warga.
"Teman semuanya tolong jaga amanah yang diberikan tuhan, bukan saya. Tapi tuhan yang berikan amanah itu. Tolong dijaga amanah itu sebaik baiknya," ujar Risma.
Pelantikan 350 pejabat dipimpin Risma langsung. Selain mutasi, beberapa pejabat mengisi kekosongan juga menyesuaikan perubahan nomenkelatur atau perubahan nama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
"Saya harus melakukan pelantikan karena nomenkelaturnya beda. Ada beberapa organisasi yang membutuhkan adanya rotasi dan penempatan baru di beberapa tempat serta ada pejabat yang dilantik karena noemnkelaturnya, hanya namanya saja yang berubah," pungkas Risma.
Tonton juga 'Sidak ke Pasar Keputran, Risma Ngeluh Banyak PKL Bikin Kotor':
(ze/iwd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini