Petani Tebu Minta Presiden Terbitkan Inpres Beli Tebu Sistem Putus

Andhika Dwi - detikNews
Jumat, 03 Agu 2018 16:41 WIB
Foto: Andhika Dwi
Foto: Andhika Dwi
Kediri - Petani tebu mandiri se karasidenan Kediri minta pemerintah lebih memperhatikan nasib para petani. Mereka saat ini merasa dirugikan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan pabrik gula (PG), khususnya yang di bawah naungan BUMN.

Muhamad Irawan Nusantara, perwakilan petani mandiri se karasidenan Kediri kepada wartawan mengeluh sejak tahun 1975, para petani tebu merasa kurang sejahtera. Karena hasil penjualan tebu mereka tak sebanding dengan usaha serta modal saat menanam tebu.

Menurut Irawan, PG dalam membeli tebu dari petani saat ini masih menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang dipakai pabrik gula dalam membeli tebu, dimana petani menyerahkan tebunya, untuk selanjutnya langsung diproses dan digiling, kemudian 1 hingga 10 hari kemudian barulah diketahui rendemen dan harga beli tebu tersebut.

Belum lagi jika rendemen kurang baik, dan harga gula turun, otomatis mempengaruhi pembayaran tebu. "Kondisi petani tebu, sangat memprihtinkan, khususnya petani mandiri, katanya gula belum laku, pembayaran molor, padahal tebu sudah diproses, giling dan jadi gula, tapi uang belum pegang. Padahal kami membutuhkan modal," ujar Irawan, Jumat (3/8/2018).

Irawan juga berharap kepada Presiden Joko Widodo lebih memperhatikan nasib para petani tebu. Karena sistem pembelian yang digunakan pabrik gula merupakan aturan pemerintah. Untuk itu petani tebu berharap agar pemerintah merubah sistem bagi hasil dengan menggunakan sistem beli putus. Sebab, dengan sistem beli putus akan membuat petani tebu lebih jelas, mulai harga beli, hasil penjualan, hingga modal serta lahan tanam.

"Bisa dibilang petani tebu itu di PHP, tebu sudah diolah, digiling tapi belum jelas harga dan rendemennya. Sudah pembayaran molor, rendemen tidak tahu, harga gula per kilogramnya belum jelas, kita rugi, sakitnya itu disini," imbuh pria yang menjadi petani tebu sejak tahun 80 an ini.

Irawan bersama dengan 25 petani tebu dari Kediri, Tulungagung dan Madiun berharap kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan sistem beli putus terkait tebu petani dengan harga yang layak.

"Makanya kami mengirim surat permohonan kepada Presiden Jokowi, agar menggunakan sistem beli putus tebu dengan harga Rp 70.000/kuintal," tegas Irawan.

Menyikapi keluhan para petani tebu mandiri, Forum Transparansi Gula Nasional (FTGN), mendukung langkah petani yang meminta kepada pemerintah agar dilalukan perubahan sistem beli tebu. Sebab, permasalahan ini selalu dialami petani tebu, mulai dari masalah baku teknis budidaya dan masalah tata niaga gula yang tidak pernah ada penyelesaianya secara menyeluruh.

Permasalahan petani tebu menurut Ketua Umum FTGN Supriyanto Sarjowikarto merupakan masalah klasik, karena permasalahan petani bersumber pada sistem bagi hasil. Petani tebu seharusnya tidak perlu disibukkan dengan hasil gula dan harga gula, namun lebih kepada priduktivitas tebu.

"Sudah saat diakhiri sistem bagi hasil ini dengan beli putus, karena petani tebu seharusnya tidak perlu disibukkan dengan hasil gula dan harga gula, namun lebih kepada produktivitas tebu," kata Supriyanto Sarjowikarto .

Supriyanto juga merasa prihatin dengan petani tebu yang telah memiliki orgnisasi, namun kurang memperhatikan nasib petani dan produktivitasnya.

"Apakah organisasi yang mengatasnamakan petani tebu itu memiliki perhatian terhadap petani? Mereka muncul hanya saat harga gula bermasalah dan jarang memperhatikan produktivitas petani tebu," pungkas Supriyanto.

Rencananya, surat permohonan kepada Presiden agar menerbitkan Inpres sistem beli putus akan segera disampaikan oleh perwakilan petani tebu ke Jakarta secepat mungkin.




Tonton juga 'Ribuan Petani Tebu Gelar Aksi Demo':

[Gambas:Video 20detik]



Petani Tebu Minta Presiden Terbitkan Inpres Beli Tebu Sistem Putus
(bdh/bdh)