detikNews
Senin 23 Juli 2018, 09:00 WIB

Wali Kota Malang Laporkan Penggunaan APBD 2017, Silpa Rp 400 Miliar

Muhammad Aminudin - detikNews
Wali Kota Malang Laporkan Penggunaan APBD 2017, Silpa Rp 400 Miliar Foto: Muhammad Aminudin
Malang - Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang untuk penggunaan APBD tahun 2017 ditolak DPRD. Penyebabnya, 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak mampu menyerap alokasi anggaran yang diberikan. Dampaknya, tahun ini banyak program yang sudah direncanakan tak berjalan.

"Kami menolak LKPJ wali kota Malang tahun anggaran 2017, karena ada 17 OPD tak menyerap alokasi anggaran yang ditetapkan," ungkap M Fadli dari Fraksi NasDem-PPP DPRD Kota Malang, Senin (23/7/2018).

Fadli menjelaskan penyerap alokasi anggaran oleh Pemkot Malang tak berjalan maksimal dalam APBD tahun 2017. Hingga ditemukan silpa mencapai Rp 400.598.985,66, dari seluruh nilai APBD Kota Malang tahun 2017. Silpa adalah selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka silpa seharusnya sama dengan nol.

"Silpa hingga mencapai Rp 400 miliar. Kondisi ini menunjukkan jika eksekutif (Pemkot Malang) tak menjalankan programnya selama tahun anggaran induk berjalan," tegasnya.

Dia mencontohkan, program prestisius yakni Islamic Center yang direncanakan tak berjalan hingga saat ini. Terbukti dari belum adanya penyerapan anggaran dari dinas (OPD) terkait. "Banyak program, salah satunya Islamic Center dengan nilai anggaran cukup besar," tandasnya.

Selain infrastruktur, Fraksi NasDem-PPP juga menyoroti penanganan kemacetan di Kota Malang, pengelolaan parkir dan perbaikan sarana teknologi informasi, serta program prioritas lainnya.

"Kami juga usulkan parkir dikelola secara elektronik, untuk mengurangi atau mencegah kebocoran retribusi. Saat ini belum jelas, ada berapa titik parkir yang dikelola Dishub maupun dinas pendapatan dan sistemnya target. Segera penggunaan E-goverment, untuk memudahkan pengawasan dan transparansi anggaran," beber Fadly.

LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2017 disampaikan akhir pekan lalu, melalui sidang paripurna di DPRD Kota Malang. Proses akan terus bergulir hingga LKPJ disetujui oleh wakil rakyat. Pasca itu, Pemkot Malang baru melemparkan rencana pembahasan APBD-Perubahan tahun 2017.

Korupsi massal pembahasan APBD tahun 2015 ditangani KPK menjerat Wali Kota non aktif Moch Anton beserta 18 anggota DPRD Kota Malang. Kasus ini, sekarang dalam proses persidangan di pengadilan tipikor Jawa Timur.


Tonton juga video: 'Zumi Zola Ditahan Terkait Gratifikasi APBD Jambi'

[Gambas:Video 20detik]


(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed