.webp)
Khofifah juga berkesempatan menutup masa pengenalan sekolah siswa-siswi yang sekolah sekaligus nyantri di SMA Budi Utomo. Dalam kunjungan itu Khofifah juga menerima curhatan dari yayasan yang tahun ini tak bisa menerima santri yang ingin mondok.
Pasalnya, mereka terkena dampak aturan peralihan kewenangan pendidikan menengah ke Pemprov Jatim.
"Kami memiliki kendala tahun ini kami tidak bisa menerima 400 siswa di SMA Budi Utomo yang sudah mendaftar ke PonpeS Gading Mangu, karena kami memang sekolah dan pesantrennya terintegrasi," kata Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Budi Utomo Didik Tondosusilo.
Para siswa, jelas dia, tersebut tidak bisa sekolah dan tidak bisa mondok lantaran sekolah tersebut tidak dizinkan memecah kelas baru. Menurutnya, aturan yang ada saat ini tidak mengizinkan untuk mendirikan SMA baru.
"Tapi kalau kalau pemecahan itu boleh dalam aturannya. Nah kami sudah berkirim surat berulang kali, namun belum mendapat solusi. Kami sangat berharap Bu Khofifah bisa membantu membuat solusi," ucapnya.
Sebab 400 siswa yang tidak bisa mendapat pendidikan pesantren ini, menurut Didik, tidak ada yang bertanggung jawab. Harus ada solusi dari pemerintah.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua LDII Jawa Timur Amin Adi. Amin mengatakan sebagai salah satu ormas yang mendukung pasangan Khofifah-Emil, dirinya memiliki harapan besar pada Khofifah.
"Sebagai pendukung Bu Khofifah kita doakan bisa memimpin Jawa Timur sesuai dengan akidah hukum pemerintah. Kami berharap pemprov jangan kaku dalam menjalankan aturan, terutama masalah SMA SMK ini, dan alhamdulillah kami tadi audah berdikusi dengan Bu Khofifah," ucapnya.
Menaggapi hal tersebut, Khofifah mengaku permasalahan ini akan menjadi perhatian khusus bagi dirinya. Ia menjanjikan akan mulai konsolidasikan dirinya begitu ada pemetapan KPU Jawa Timur.
"Jadi, kami akan meminta bahwa mendirikan sekolah baru dengan memisahkan atau memecah sekolah itu jangan dicampur aduk aduk," kata Khofifah.
Sebab dikatakan Khofifah banyak orang tua yang ingin anaknya tidak sekedar sekolah. Melainkan juga dititipkan di pesantren. Namun ternyata kebijakan di pemprov rupanya digebyah uyah atara pengembangan pemisahan dan pendidirian sekolah baru.
"Ini tidak terjadi hanya di Jombang, tapi terjadi di Sumenep Pasuruan dan Situbondo. Jadi memang harus dilihat regulasinya dan dilakukan assessment. Saya akan mulai komunikasikan ini ke pemprov setelah tanggal 24 Juli, setelah penetapan," pungkas Khofifah. (fat/fat)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
