Supriyo (40), salah seorang warga mengaku sejak diambilalih Pemprov Jatim, pendidikan SMU di Kota Kediri banyak sekali iuran yang tidak jelas kegunaannya. Apalagi, tidak ada payung hukum terkait iuran.
Aspirasi warga akhirnya diterima Kepala Cabang Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, Trisilo Budi Prasetyo. Adu mulut pun tak terhindarkan saat Supriyo dan pihak dinas melakukan audiensi.
"Kami meminta komite sekolahan dan dewan pendidikan SMA/SMK dievaluasi di tiap sekolahan," kata Supriyo, Jumat (13/7/2018).
Apalagi, jelas dia, komite selalu bermasalah karena tidak pernah melakukan koordinasi dengan wali murid saat mengambil keputusan.
"Masuk sekolah SMAN membayar hingga Rp 2,5 juta, mana ada itu," imbuh Supriyo.
Sementara secara terpisah, Trisilo mengaku akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait iuran tidak jelas yang dikeluarkan komite sekolah.
"Saya akan kumpulkan kepala sekolah SMA untuk pemilihan ulang komite sekolahan," jelas Trisilo.
Untuk dewan pendidikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri. "Untuk dewan pendidikan, saya akan berkoordinasi dengan Pak Sis kepala dinas pendidikan Kota Kediri. Sedangkan untuk pengembalian pengelolaan SMA/SMK ke daerah, saya masih harus lapor provinsi Jawa Timur," tegasnya. (fat/fat)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini