Kubu Akrab Tolak Hasil Pilwali Mojokerto, Ini Kata Panwaslu

Enggran Eko Budianto - detikNews
Kamis, 05 Jul 2018 20:40 WIB
Foto: Enggran Eko Budianto
Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Pasangan Akmal Boedianto-Rambo Garudo (Akrab) menolak hasil rekapitulasi suara Pilwali Mojokerto 2018. Pasangan nomor urut 1 ini menuding Pilwali kali ini diwarnai politik uang (money politic). Berikut penjelasan Panwaslu terkait tudingan tersebut.

Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Elsa Fifajanti mengatakan, kemenangan paslon hanya bisa digugurkan jika terbukti melakukan money politic secara masif di Pilwali 2018. Minimal kasus politik uang yang dilakukan paslon tersebut dapat dibuktikan di 50% wilayah Kota Mojokerto.

"Kalau masif bisa menggugurkan paslon. Itu bisa dikenakan sanksi administrasi berupa pencoretan," kata Elsa usai rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jatim dan Pilwali Mojokerto 2018, Kamis (5/7/2018).

Kendati begitu, lanjut Elsa, pelaku money politic dan penerima tak bisa lolos dari sanksi pidana Pemilu. Itu pun jika terbukti.

"Kalau dikenakan pidana, iya, pemberi dan penerimanya. Tetapi syarat formal dan material harus terpenuhi. Kalau tidak, Panwaslu akan kesulitan untuk menindaklanjuti," ujarnya.

Terkait tudingan adanya money politic di Pilwali Mojokerto yang dilontarkan pasangan Akrab, Elsa membuka diri untuk menerima laporan. Hanya saja, dia berharap laporan tersebut tidak kedaluwarsa.

"Kalau mau melaporkan, silakan, tetapi apakah tidak kedaluwarsa? Ada batas waktu 7 hari setelah kejadian atau setelah diketahui. Kalau kedaluwarsa kami tidak boleh menindaklanjuti," terangnya.

Hingga saat ini, kata Elsa, hanya 1 laporan dugaan money politic yang masuk ke Panwaslu Kota Mojokerto. Namun, dugaan politik uang di Kelurahan Wates, Magersari itu dicabut oleh pelapornya. Selain itu, penanganan kasus tersebut dihentikan lantaran kurang alat bukti.

"Laporan money politic hanya satu, itu pun dicabut," tandasnya.

Sementara dugaan pelanggaran administrasi di Pilwali Mojokerto mencapai 13 kasus. Pelanggaran paling mendominasi terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Dugaan Pelanggaran Pidana ada 6 kasus. Dari jumlah itu, hanya 1 yang berhasil diungkap. Yakni keterlibatan Kadis Penanaman Modal Kota Mojokerto Soemarjono dalam kampanye pasangan Akrab. Sementara dugaan pelanggaran kode etik hanya 1 kasus. Itu pun juga tak terbukti.

Sebelumnya saksi pasangan Akrab menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara Pilwali Mojokerto 2018 yang digelar KPU. Mereka berdalih Pilwali kali ini diwarnai indikasi money politic.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Kota Mojokerto, pasangan Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria unggul dibandingkan 3 paslon lainnya. Paslon nomor urut 4 ini mendapatkan 32,85% atau 23.644 suara.

Disusul pasangan Akrab yang mendapatkan 27,58% atau 19.853 suara. Perolehan pasangan ini terpaut 5,27% dari pasangan Ika-Rizal. Maka pasangan ini tak bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Sementara pasangan nomor urut 2 Andy Soebjakto-Ade Ria Suryani meraup 19.477 suara. Paslon nomor 3 Warsito-Moeljadi hanya mendapatkan 9.012 suara. (bdh/bdh)