KPK Amankan Satu Koper Silver dari Kantor yang Digeledah di Blitar

Blitar - Satu koper berwarna silver dikeluarkan KPK dari dalam kantor PT Moderna Teknik Perkasa di Jalan Cemara Kota Blitar. Seorang wanita muda dengan seragam motif bunga berwarna biru hijau, menarik koper itu lalu memasukkan ke mobil.

Dari lobang pintu gerbang terlihat, seorang sopir dan satu petugas kepolisian dengan senjata laras panjang, ikut masuk ke dalam mobil itu. Mobil berwarna silver lalu berjalan menuju pintu gerbang.

Satu diantara polisi lalu membuka pintu gerbang. Pukul 14.35 wib mobil dengan plat nomor L 1868 ST pun keluar dari gedung kantor itu. Mobil itu berjalan ke utara, melaju menuju arah pusat kota.

"Iya tadi memasukkan beberapa berkas dalam map. Juga membawa serta satu koper warnanya silver," kata seorang petugas polisi yang membuka gerbang, tanpa menyebutkan namanya.

Baca juga: KPK Kembali Geledah Satu Kantor di Jalan Cemara Kota Blitar

Informasinya, keberadaan tim anti rasuah ini ada di kantor itu sejak pukul 13.00 wib. Pintu gerbang-pun lalu ditutup kembali. Sayangnya, tidak ada satupun anggota KPK yang bisa dikonfirmasi terkait penggeledahan itu.

Sebelumnya, Wali Kota Blitar Samanhudi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap karena diduga menerima Rp 1,5 miliar dari pihak swasta, yaitu Susilo Prabowo, terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

Baca juga: Proyek Inilah yang Diduga Membuat Wali Kota Blitar Dijerat KPK

Susilo Prabowo merupakan pengusaha konstruksi yang memenangkan tender pembangunan SMPN 3 Kota Blitar. Pengadaan gedung tempat pendidikan itu dilaksanakan oleh kontraktor PT Moderna Teknik Perkasa. Susilo Prabowo sebagai pemiliknya. Proses pembangunan tahap pertama dilaksanakan mulai 28 Agustus sampai 28 Desember 2017.

Rencana awal, pembangunan gedung baru SMPN 3 dilakukan secara bertahap mulai 2017 dan selesai 2020.Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 51,9 miliar.

Namun pembahasan anggaran untuk melanjutkan pembangunan, dipermasalahkan DPRD setempat.

Dewan merasionalisasi anggaran total pembangunan gedung sekolah itu menjadi Rp 35 miliar. Dan minta pembangunan diselesaikan 2018 ini. (bdh/bdh)