Tahun Ini 2.200 PNS Pemprov Jatim akan Pensiun, Ada Lowongan ?

Surabaya - 2.200 PNS di jajaran Pemprov Jatim tahun ini masuk masa pensiun. Hal ini tentu akan menimbulkan kekosongan jabatan di beberapa sektor. Mulai dari pegawai dinas, tenaga kesehatan hingga tenaga pendidik.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno mengatakan pihaknya belum bisa menentukan kapan akan membuka pendaftaran CPNS untuk mengisi kekosongan tersebut.

Hal ini lantaran ada beberapa hal yang dipertimbangkan seperti anggaran hingga formasi. Namun, dirinya sedang mengupayakan proses ini pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Ini dalam proses untuk menentukan kuota, pertimbangannya banyak. Diantaranya pendapatan dan anggaran, maka dari itu dibutuhkan formasi, formasi sudah kita kirimkan. Masih di proses di Menteri PAN-RB, prosesnya ini masih dibahas," ujar Anom, Rabu (4/7/2018).

Saat ditanya jumlah pasti PNS yang pensiun, Anom mengaku sekitar 2.200 PNS. Jumlah ini ditargetkan akan meningkat menjadi 10.200 PNS yang pensiun di tahun 2020.

"Tahun ini yang pensiun sekitar 2.200-an. Kalau di tahun 2020 nanti jumlahnya akan meningkat menjadi 10.200-an," tambahnya.

Anom menambahkan untuk para pensiunan ini, jumlah yang paling banyak yakni tenaga pengajar dan tenaga kesehatan.

"Kalau formasi itu macem-macem paling banyak pensiun itu guru dan tenaga kesehatan," ungkap Anom.

Lantas, jika proses ke Menteri PAN-RB ini belum rampung dan tenaga kerja di beberapa bidang sangat dibutuhkan, Anom mengaku Gubernur Soekarwo sebelumnya pernah memberikan beberapa solusi. Misalnya saja dengan meningkatkan kualitas SDM dan pemanfaatan IT dengan maksimal.

"Pak gubernur pernah berpesan kalau kita akan tingkatkan lewat IT dan peningkatan SDM. Kalau ini tidak segera diatasi, mendorong pemanfaatan IT jadi orang ketemu mesin, alat, kalau lewat teknologi informasi. Misalnya di Dinas Pendapatan Daerah akan ditingkatkan ITnya," imbuh Anom.

Namun, saat ditanya bagaimana dengan tenaga kesehatan hingga tenaga pendidik yang perannya harus bertatap muka dan tidak bisa sepenuhnya digantikan teknologi, Anom mengaku ada prioritas untuk hal ini. Memang diakui jika kekurangan tenaga pengajar, para guru biasanya akan merangkap di dua hingga tiga kelas.

"Kalau guru memang harus tatap muka, ada beberapa sekolah yang gurunya dua hingga tiga. Guru dan kesehatan mendapat prioritas, 30% untuk pendidikan, sedangkan 20% itu kesehatan," pungkasnya. (fat/fat)