.webp)
Sebab, pelaksanaan Pilgub Jatim 2018 ini hanya berselang 3 hari dari masa kembalinya santri ke ponpes usai libur lebaran. Santri Ponpes Sukorejo wajib kembali ke pondok usai liburan, Minggu (24/6) lalu.
Padahal, ada sekitar 6.997 santri asal Jawa Timur yang memiliki hak pilih, namun tidak tercantum dalam DPT di TPS sekitar lingkungan Ponpes Sukorejo. Tak heran, ada beberapa santri yang terlambat kembali ke ponpes karena menunggu selesainya memberikan hak suara di daerahnya masing-masing.
"Santri yang terdaftar di TPS Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah hanya 168 orang. Padahal santri dari Jawa Timur yang memiliki hak pilih berjumlah 6.997. Rinciannya, 2.477 santri putra dan 4.520 santri putri. Ini belum santri yang berasal dari luar Jawa Timur," kata Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, KHR A Azaim Ibrahimy, dalam siaran pers yang diterima detikcom.
Dengan demikian, jelas Kiai Azaim, pada pilkada ini Ponpes Salafiyah Syafi'iyah mengalami problematika yang serius. Yakni, antara menjaga tradisi dalam menyelenggarakan pendidikan yang kondisif, dengan mempersilahkan santrinya menggunakan hak pilihnya. Sebab, di sini terdapat kewajiban santri dalam melaksanakan pendidikan pesantren dan haknya sebagai warga negara.
"Sebenarnya kami sudah memprediksi hal tersebut. Karena itu, sejak Januari 2018, kami telah beberapa kali mengadakan koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Baik KPUD Situbondo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPRD, dan lain-lain. Salah satu hasilnya, supaya mengusulkan ke KPU RI dan terdapat surat pindah datang untuk santri," ujar cucu pahlawan nasional KHR As'ad Syamsul Arifin itu.
Bahkan, pihak Ponpes Sukorejo sudah mengajukan langsung ke KPU RI terkait hasil koordinasi tersebut. Namun sayangnya, hanya jawaban secara lisan yang didapatkan. Sehingga tidak dapat direalisasikan oleh KPUD Situbondo. Begitu juga dengan surat pindah datang, mengalami problematika di lapangan. Sebab surat pindah datang tersebut berakibat terhapusnya nama santri dari Kartu Keluarganya (KK).
"Ini berdampak terhadap penerima dana bantuan sosial, asuransi, keluarga PNS/ASN, dan lain-lain. Dengan begitu, banyak walisantri yang keberatan atau kesulitan dalam mengurus surat pindah datang," tandas Kiai dengan puluhan ribu santri itu.
Karena itu, untuk pemilihan umum atau Pilkada ke depan, pihak Ponpes Sukorejo meminta agar memberi kesempatan kepada para santri agar bisa menggunakan hak pilihnya di TPS dekat lingkungan pondok pesantren, tempat ia belajar. (fat/fat)
