Saat Khofifah-Gus Ipul Adu Argumen Solusi untuk Opini Disclaimer BPK

Surabaya - Persoalan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah menjadi salah satu topik debat publik pamungkas Pilgub Jatim 2018 malam ini. Kedua cagub pun saling beradu argumentasi terkait solusi bagi daerah yang mendapatkan opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adu argumen antara cagub nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa dan cagub nomor urut 2 Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terjadi di segmen kelima debat publik malam ini. Adu argumentasi tersebut diawali Khofifah yang mendapat kesempatan untuk bertanya ke Gus Ipul.

"Kami yang ada di sini beberapa kali mendapat penjelasan bahwa paslon dua begitu mengetahui secara teknis bagaimana akuntabilitas anggaran yang berbasis kerakyatan untuk rakyat. Bagaimana ketika saudara melihat ada kabupaten/kota di Jatim mengalami disclaimer, tahun berikutnya juga disclaimer?" tanya Khofifah dalam debat publik di Dyandra Convention Center, Surabaya, Sabtu (23/6/2018).

Baca juga: Soal APBD Jawa Timur, Gus Ipul-Puti Punya Opsi Efisiensi Anggaran

Disclaimer sendiri merupakan penilaian dari BPK terhadap pengelolaan keuangan pemerintah yang biasa disebut Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Penilaian tersebut berarti laporan keuangan yang disajikan tidak bisa ditelusuri.

Menjawab pertanyaan Khofifah, Gus Ipul pun menegaskan bila kesenjangan kapasitas pemerintahan memang menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah provinsi Jatim. Ia juga mengakui ada kabupaten/kota yang masih memerlukan bantuan dari Pemprov Jatim, tak seperti Kota Surabaya yang dia nilai cukup maju.

"Itu tugasnya provinsi membikin benchmark tengah, sehingga kemajuan ini bisa dirasakan secara bersama-sama. Sesuai undang-undang, kita harus melakukan pendampingan, pembinaan, dan juga kita bisa mengambilalih terhadap masalah-masalah tertentu bila perlu. Akan tetapi kita tak asal mengambilalih, ada proses yang cukup panjang sehingga kita bisa melakukan percepatan," jelasnya.

Mendengar jawaban Gus Ipul tersebut, Khofifah langsung menyatakan tidak sepaham. Sebab menurutnya, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan Pemprov Jatim untuk membantu kabupaten/kota yang menerima opini TMP atau disclaimer dari BPK.

"Kalau ada kabupaten/kota mengalami disclaimer, kalau Ketua Tim Anggarannya adalah Sekda (Sekretaris Daerah), maka Sekda mestinya di-Plt (Pelaksana tugas) oleh Pemprov. Berikutnya segera dilakukan Pansus dengan DPRD, di situ kita akan melihat dinas-dinas mana yang tidak proper, dinas-dinas mana yang kelebihan bayar dan seterusnya," terangnya.

Baca juga: Risma Simak Debat Cagub Jatim Terakhir, Ini Komentarnya

Opini disclaimer dari BPK, lanjut Khofifah, menunjukkan banyaknya temuan BPK saat memeriksa pengelolaan keuangan suatu daerah. Menurutnya, Pemprov jatim yang sudah 7 kali meraih opini WTP mempunyai kapasitas untuk melakukan pendampingan.

"Rasanya paslon nomor 2 harus banyak belajar kembali tentang bagaimana proses mengembalikan dan pansus harus disiapkan. Anggaran negara dari rakyat, mestinya untuk rakyat, akuntabilitasnya semua harus terukur," cetusnya.

Merasa disudutkan oleh Khofifah, Gus Ipul pun membela diri. "Soal disclaimer naik ke WTP, itu standarlah. Jadi tidak perlu didiskusikan di sini (dalam debat)," timpalnya.

Wagub Jatim nonaktif ini tetap berpegang teguh pada solusi bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan opini disclaimer harus mendapatkan bantuan dari Pemprov Jatim berupa pendampingan dan bantuan keuangan.

"Itu adalah proses-proses yang akan kita lalui. Kita doronglah, yang di bawah ini kita angkat ke atas. Itu sih sejalan dengan pendekatan kami selama ini," pungkasnya. (lll/lll)