.webp)
Road show ke kawasan industri ini diinisiasi dan difasilitasi beberapa serikat pekerja di Jatim. Salah satumnya Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Industri (SPPPI).
Ketua DPD SPPPI Jatim Sudarmadji mengatakan, road show ke NIP menjadi awal pasca deklarasi dukungan terhadap Cagub-Cawagub nomor urut 1 digelar di Hotel Sahid Surabaya beberapa waktu lalu.
"Hari ini merupakan langkah awal, hari Senin (11/6) nanti kami akan road show di Kabupaten Pasuruan dan Malang Raya. Jadi teman-teman aliansi benar-benar serius untuk mensukseskan pasangan Kofifah-Emil ini," katanya kepada wartawan di lokasi, Jumat (8/6/2018).
Dalam kunjungannya di NIP, Emil mencetuskan sejumlah gagasan untuk menjaga daya saing industri di Jatim. Daya saing tersebut salah satunya ditentukan akses menuju ke pelabuhan.
"Karena industri ini terus tumbuh dan daya tampung pelabuhannya bisa over load. Kalau jalan itu macet atau rusak juga bisa berpengaruh," ujar Cawagub Jatim nomor urut 1 ini.
Selain itu, lanjut Emil, daya saing industri di Jatim juga dipengaruhi kontinuitas pasokan listrik dan kesejahteraan tenaga kerja.
"Kesejahteraan para tenaga kerja di sini menjadi kontribusi pemerintah mendatang untuk bisa mendukung dunia usaha. Pemerintah harus punya cara untuk mendukung kapasitas SDM," terangnya.
Pemetaan kawasan industri, kata Emil, jiga tak kalah penting untuk menjaga daya saing. Pasalnya, industri yang bercokol di luar kawasan industri bakal terkendala persoalan sosial.
Dengan menentukan kawasan industri yang tepat, dia berharap investasi yang masuk di Jatim juga tepat. Seperti kawasan exit tol di Kertosono, Ngajuk. Emil menilai daerah tersebut layak untuk dijadikan kawasan industri.
"Inilah pemetaan yang perlu dilakukan untuk membuat dan menyusun road map industri Jawa Timur untuk dua puluh tahun mendatang, bukan hanya lima tahun mendatang," tandasnya.
Direktur pabrik daun pintu ekspor PT Profilindah Karisma Imam Susilo menyambut baik gagasan yang dicetuskan Emil. Menurut dia, pemerintah juga perlu melunakkan peraturan yang banyak tumpang tindih.
"Saat ini pelaku usaha masih mengalokasikan 10 hingga 20 persen resourcenya untuk urusan administrasi. Pengusaha ini berharap hal ini bisa disederhanakan sehingga angka 10 hingga 20% tersebut bisa dialokasikan kepada kepentingan yang kebih bermanfaat," tegasnya. (fat/fat)
