PDIP Tulungagung: Syahri Mulyo Tidak Mungkin Intervensi Proyek

Tulungagung - PDI Perjuangan Tulungagung meragukan dugaan intervensi maupun penataan proyek yang berujung pada penyuapan terhadap Syahri Mulyo, calon bupati petahana Tulungagung yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK

Bendahara Tim Pemenangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto), Heru Santoso, mengatakan statusnya saat ini bukan bupati.

Baca juga: Syahri Mulyo Ditetapkan Tersangka KPK, Ini Sikap PDIP Tulungagung

Berhentinya status Syahri sebagai bupati berlaku sejak tanggal 30 April silam, sehingga tidak mungkin melakukan upaya intervensi terhadap roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.

"Sebagai warga biasa tentu tidak mungkin melakukan pengaturan-pengaturan sistem pemerintahan, kebijakan pemerintahan, termasuk proyek-proyek yang ada di Kabupaten Tulungagung, itu yang perlu dicatat," ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Posko Pemenangan Sahto di jalan Iswahyudi Tulungagung, Jumat (8/6/2018).

Baca juga: Syahri Mulyo Tersangka KPK Tak Pengaruhi Pilkada Tulungagung

Untuk itu Heru mengklaim timnya tetap solid untuk memenangkan pasangan Sahto, termasuk melakukan sejumlah agenda-agenda yang telah disusun, seperti pelatihan para saksi maupun penguatan struktural partai.

Baca juga: Perjalanan Politik Bupati Tulungagung yang Sedang Diburu KPK

Disinggung mengenai keberadaan Syahri Mulyo, Heru mengaku tidak mengetahui posisinya. Ia mengaku terakhir kali bisa berkomunikasi dengan Syahri pada hari Rabu (6/6/2018) sore saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Tulungagung dan Blitar.

"Masih belum tahu, kami masih berusaha melakukan upaya komunikasi dengan Pak Syahri termasuk dengan Pak Maryoto sebagai calon kami, serta koordinasi dengan struktural partai yang ada di DPP," jelasnya.

Baca juga: KPK Memburu Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung

Sebelumnya KPK menetapkan Syahri Mulyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan menerima suap dari seorang kontraktor, selain itu KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan (PUPR) Sutrisno, seorang kontraktor Susilo Prabowo dan satu pihak swasta Anang Prayitno. (lll/lll)