Syahri Mulyo Tersangka KPK Tak Pengaruhi Pilkada Tulungagung

Tulungagung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung memastikan penetapan tersangka calon Bupati petahana Syahri Mulyo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempengaruhi proses Pilkada, bahkan yang bersangkutan dianggap masih sah sebagai calon kepala daerah.

Ketua KPU Tulungagung, Suprihno, mengatakan sesuai dengan aturan yang berlaku, penetapan tersangka tidak bisa menggagalkan pencalonan kepala daerah yang telah telah ditetapkan sebagai pasangan calon.

Baca juga: Perjalanan Politik Bupati Tulungagung yang Sedang Diburu KPK

"Sebelum kasus itu incrach atau memiliki keputusan hukum tetap, maka tidak bisa membatalkan pencalonan sehingga untuk saat ini proses Pilkada masih berjalan seperti biasa, sesuai dengan tahapan yang ditetapkan," jelas Prihno, Jumat (8/6/2018).

Prihno menambahkan, saat ini logistik utama Pilkada Tulungagung berupa surat suara juga telah dicetak dan sudah dilakukan proses sortir serta pelipatan, sehingga bisa siap digunakan untuk proses pencoblosan 27 Juni mendatang.

Baca juga: Misteri Dua Oknum yang 'Hilang' Saat KPK Berburu di Blitar dan Tulungagung

KPU juga tidak akan mengubah desain kertas suara, karena calon yang berkompetisi tetap dua pasang yakni nomor urut satu Margiono-Eko Prisdianto yang diusung 9 partai politik, PKB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, PAN, PKS, PPP dan PBB, serta pasangan nomor urut dua SYahri Mulyo-Maryoto Birowo yang diusung PDIP dan Partai Nasdem.

Baca juga: Wali Kota Blitar Terima Suap Rp 1,5 M, Bupati Tulungagung Rp 2,5 M

Jumat (8/6/2018) dini hari, KPK resmi menetapkan Syahri Mulyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur dari kontraktor asal Blitar senlai Rp 1,5 miliar. Namun keberadaan Syahri Mulyo hingga kini masih belum diketahui. Ia menghilang sejak KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Blitar dan Tulungagung pada Kamis (7/6/2018). (lll/lll)