Di Depan Ibu-Ibu, Puti Kampanye SMA/SMK Gratis

Ngawi - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut dua Puti Guntur Soekarno kembali mengkampanyekan pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri di Ngawi.

"Gus Ipul dan saya juga membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa tidak mampu, yang menuntut ilmu di sekolah-sekolah swasta dan madrasah," kata Puti Guntur Seoekarno, Senin (4/6/2018).

Ia menyampaikan program ini di depan ibu-ibu PKK dan Posyandu di Desa Mangunharjo, Ngawi. Dalam kesempatan ini, Puti juga didampingi Bupati Ngawi Budi 'Kanang' Sulistiyo yang tengah cuti untuk menemaninya berkampanye.

"Jujur saja, ibu pula yang paling gelisah tentang masa depan putera-puterinya, tentang pendidikan mereka, biaya sekolah dan lainnya. Nggih nopo mboten (betul atau tidak)?" tanya Puti.

Baca juga: Temui Ibu Hamil dan Lansia, Puti Guntur Sosialisasi Nutrisi Makmur

Spontan pertanyaan Puti disambut jawaban serentak, "Betulll," jawab ibu-ibu. "Kalau putera-puterinya kesulitan biaya sekolah, siapa yang paling bingung?" tanya Puti lagi.

"Ibu-ibu," jawab mereka lagi. Suasana pun menjadi riuh.

"Gus Ipul dan saya telah sepakat, nanti kalau terpilih, maka pendidikan di SMA/SMK Negeri akan dibiayai APBD. Pendidikan gratis juga akan dinikmati para siswa tidak mampu di sekolah swasta dan madrasah," tegas Puti.

Cucu Bung Karno itu juga sepakat dengan pendapat Bupati Ngawi Budi 'Kanang' Sulistiyo, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk memotong garis kemiskinan. Anak-anak di Jawa Timur, bisa punya harapan dan mimpi untuk menjadi orang sukses di masa depan," kata Puti.

Terlebih lagi, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak sekali fasilitas beasiswa yang diberikan oleh instansi-instansi pemerintah dan perusahaan swasta.

Baca juga: Puti Ajak Warga Belanja Kue Lebaran Hasil Usaha Kecil

"Jika anak-anak lulus SMA/SMK, mereka bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, di universitas atau pendidikan vokasional. Jadi profesional, manajer, jadi pengusaha, petani sukses, peternak sukses, dan lain sebagainya," terangnya.

Sesuai dengan UU 23/2014, sejak tahun 2017, kewenangan mengelola SMA dan SMK diambilalih oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur dari kabupaten/kota. Peralihan ini kemudian diikuti kebijakan pendidikan berbayar di SMA Negeri dan SMK Negeri.

Banyak pihak pun mengkhawatirkan pendidikan yang berbayar ini akan berakibat pada makin tingginya angka putus sekolah. "Jangan sampai anak-anak Jawa Timur, hanya sampai di SMP. Harus tuntas SMA/SMK. Ini amanat Nawacita dari Presiden Jokowi. Tuntas wajib belajar 12 tahun," tutupnya. (ze/lll)