.webp)
"PDIP tidak mau memberikan kursi pencalonan untuk yang berstatus tersangka. Justru kami memberikan surat pemecatan bagi mereka yang terkena korupsi, jadi bagi partai itu statusnya (Anggota) sudah dipecat," ungkap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPD PDIP Jatim Jalan Kendangsari Surabaya, Minggu (27/5/2018).
Hasto berpendapat, seseorang yang terlibat korupsi harus merasakan sanksi dan efek jera. Terlebih korupsi merupakan perbuatan tak terpuji yang merugikan banyak pihak.
"Kami berpendapat apalagi kita melihat konstruksi lembaga pemasyarakatan, jadi seseorang yang sudah dinyatakan bersalah karena tindak pidana korupsi, dia harus menjalankan seluruh hukuman pidananya agar timbul efek jera,"lanjutnya.
Namun, menilik dari hak kewarganegaraan dan hak berpolitik seseorang, Hasto mengaku tak bisa melarang pribadi seseorang yang ingin mencalonkan diri lagi. Terlebih, dari proses yang dialami seseorang, bisa saja dia berubah karena kejadian yang menimpanya.
"Kalau dari hak secara kewarganegaraan, setiap orang berhak untuk dicalonkan, karena Pemilu itu semua berhak berdaulat, hak konstitusional. Tetapi memang ada aturan bagi terpidana tidak boleh dicalonkan," lanjutnya.
Tak hanya itu, jika tersangka kasus korupsi tersebut setelah bebas ingin mencalonkan diri lagi melalui PDIP, Hasto mengaku bisa saja. Namun prosesnya sangat lama karena harus mulai lagi dari nol secara keanggotaan. Sementara partainya juga akan lebih memilih tokoh-tokoh yang track recordnya baik untuk dicalonkan.
"Sehingga tentu saja mereka harus daftar lagi dan mulai dari nol jika mau dicalonkan dari partai kita. Ketika mereka baru daftar, tentu masih belum bisa dicalonkan karena mereka baru saja gabung dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain," ungkap Hasto. (fat/fat)
