DetikNews
Kamis 24 Mei 2018, 13:15 WIB

KPK Gali Keterangan Pejabat Soal Suap Bupati Mojokerto

Enggran Eko Budianto - detikNews
KPK Gali Keterangan Pejabat Soal Suap Bupati Mojokerto Foto: Enggran Eko Budianto/File
Mojokerto - Pejabat Pemkab Mojokerto kembali diperiksa oleh KPK. Pemeriksaan ini mendalami keterangan mereka terkait kasus suap izin tower telekomunikasi yang menjerat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP).

Pemeriksaan ini berlangsung sejak Senin (21/5) di Mapolres Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Mojosari. Di hari pertama pemeriksaan, KPK memanggil mantan Kadis Perizinan yang kini menjadi Inspektur Pemkab Mojokerto Bambang Wahyuadi, staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Punggih Hadi Wiranata, serta kolega Bupati MKP Nano Santoso Hudiarto dan Sholeh.

Esok harinya, Selasa (22/5) KPK kembali memintai keterangan Bambang Wahyuadi. Di hari yang sama, penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa Kepala Bappeda Haryono, Staf DPMPTSP Joko dan staf Sekda Dian Indri.


Sementara di hari ke tiga, Rabu (23/5), KPK memeriksa Kepala DPMPTSP Abulloh Muchtar, Kepala Bappeda Haryono, Kepala Satpol PP Suharsono, Ajudan Bupati MKP Lutfi dan mantan staf DPMPTSP Ida. Bambang Wahyuadi juga kembali dimintai keterangan.

Pemeriksaan yang rencananya berlangsung sepekan ini, terkait kasus suap tower telekomunikasi yang menjerat Bupati MKP. Seperti yang dikatakan Bambang Wahyuadi.

"Saya sebagai saksi untuk tersangka Pak MKP, Ockyanto dan Onggo Wijaya, masalah tower," kata Bambang kepada wartawan, Kamis (24/5/2018).


Siang ini KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Mapolres Mojokerto. Hingga pukul 12.40 WIB, pemeriksaan masih berlangsung.

Bupati MKP dijerat KPK sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015. Dia diduga menerima Rp 2,7 miliar dari Ockyanto dan Onggo Wijaya, keduanya selaku pengusaha menara telekomunikasi.

Kasus ini juga menyeret mantan Bupati Malang Ahmad Subhan. Dia turut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selain itu, Mustofa dijerat dalam sangkaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto bersama-sama Zainal Abidin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015, salah satunya proyek pembangunan jalan pada 2015. Nilai gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed