Meme Pro HTI, Rektor ITS Imbau Dosen Hati-hati Berpendapat

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Rabu, 09 Mei 2018 17:25 WIB
Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana (Foto: Deni Prastyo Utomo/detikcom)
Surabaya - Usai tersebarnya meme tiga dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang berisikan dukungan pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rektor ITS Prof Joni Hermana mengatakan memang wajar dosen berpendapat di publik. Namun dia mengimbau pendapatnya ini harus disalurkan dalam jalur yang benar.

"Artinya bahwa kebebasan berpendapat itu di bidang akademik itu kan satu hal yang wajar. Tapi semua itu harus disalurkan di dalam koridor yang sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Prof Joni saat dihubungi detikcom, Rabu (9/5/2018).


Selama ini, Joni mengatakan telah banyak ahli di berbagai bidang di ITS yang pendapatnya banyak dilontarkan. Namun dia menegaskan jika pendapatnya disalurkan menjadi kampanye ormas tertentu itu tidak benar.

"Semua orang bisa menyalurkan pendapatnya. Tapi misal kalau ini disalurkan dengan tidak benar dan jadi bagian dari kampanye partai atau ormas itu jelas salah,"imbuhnya.

Berkali-kali, Joni mengimbau dosen di ITS agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. Dia tidak menginginkan hal seperti ini bisa terulang lagi dan membuat nama ITS tercemar.


Selama ini menurutnya, memang sering terjadi perbedaan pendapat. Namun hal ini bisa disalurkan melalui cara yang wajar. Karena bagi Joni, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar.

Tiga dosen ITS, Prof Daniel M. Rosyid (Guru Besar Teknologi Kelautan), Arif Rahmadiansah (Kepala Laboratorium Teknik Fisika), dan Lukman Noerochim (Kaprodi Pascasarjana Teknik Material), jadi meme pro HTI pascaputusan PTUN yang mengesahkan pembubaran HTI. Meme beredar di media sosial dengan sejumlah hashtag. Salah satunya #HTILayakMenang.

Meme Pro HTI, Rektor ITS Imbau Dosen Hati-hati BerpendapatFoto: Internet
Joni berkali-kali mengimbau dosen dan kalangan ITS untuk menyalurkan pendapat dengan cara yang wajar. Hal ini agar tidak dimanfaatkan ormas atau pihak tertentu.

"Tapi misalnya kita menyalurkan dengan cara yang salah apalagi menjadi bagian dari tanda kutip kampanye ormas itu kan terlarang ya. Berarti kita kan memberi pembenaran terhadap organisasi itu yang mana organisasi tersebut itu dilarang," tutupnya. (trw/trw)