.webp)
"Kami melihat tidak adanya transparansi anggaran di Unmuh. Kita juga tidak pernah disuport pendanaan setiap UKM setiap kegiatan mahasiswa. Kami ingin tahu sebenarnya anggarannya berapa?" kata korlap aksi, Andi Saputra, Rabu (9/5/2018).
"Kami ingin kampus melibatkan perwakilan mahasiswa diajak berdiskusi setiap pengambilan keputusan," lanjut Andi.
Puluhan mahasiswa tersebut juga menginginkan pihak rektor mencabut surat keputusan (SK) terkait jam buka tutup kampus. SK tersebut melarang mahasiswa berkegiatan di kampus lebih dari jam sembilan malam.
"Perguruan tinggi swasta daya tawarnya adalah aktivitas kemahasiswaannya. Kampus harus memfasilitasi secara penuh dari apa yang dibutuhkan termasuk pendanaanya hingga keleluasaan waktunya," lanjutnya.
"Selama ini kami semua harus membayar semua ,misal saat berkegiatan di luar kampus kami harus membayar bis sendiri. Padahal setiap tahun kita harus bayar SPP," ujar Andi.
Menurut Andi, UU nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, otonomi pengolaan perguruan tinggi harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba.
"Berdasarkan undang-undang juga sebenarnya untuk mahasiswa berapa untuk pembangunan gedung berasal, lebih-lebih pihak kampus harus menjelaskan LPJ pembangunan gedung ini seperti apa," jelasnya.
Upaya mahasiswa untuk bertemu rektor sendiri gagal. Mahasiswa hanya ditemui oleh Pembantu Rektor III (PR III) Asmuji. Saat menemui mahasiswa Asmuji kemudian menyampaikan jika mahasiswa akan diundang audiensi dengan pihak rektor pada hari Jumat (11/5).
"Sebagai kaum akedemisi mari kita selesaikan permasalahan dengan berdiskusi. Untuk itu 30 perwakilan mahasiswa akan diundang untuk beraudiensi dengan pak rektor," kata Asmuji.
Setelah mendapatkab penjelasan dari Asmuji, puluham mahasiswa tersebut membubarkan diri dan kembali mengikuti aktivitas perkuliahan. (fat/fat)
