DetikNews
Senin 07 Mei 2018, 19:26 WIB

Diperiksa KPK, Kepala Kepegawaian Mojokerto Ditanya Mutasi Pejabat

Enggran Eko Budianto - detikNews
Diperiksa KPK, Kepala Kepegawaian Mojokerto Ditanya Mutasi Pejabat Kepala BKPP Susantoso (belakang bawa map)/Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Penyidik KPK nampaknya juga membidik dugaan jual beli jabatan di Pemkab Mojokerto. Sinyal akan pengungkapan kasus tersebut menguat setelah adanya penyitaan 15 mobil dari rumah kolega Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP), serta pemeriksaan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Susantoso.

Susantoso merupakan satu dari 4 pejabat Pemkab Mojokerto yang hari ini diperiksa KPK. Dia meninggalkan ruang pemeriksaan di aula Wira Pratama Mapolresta Mojokerto, Jalan Bhayangkara pukul 17.41 WIB, Senin (7/5/2018).

Selain diperiksa, Susantoso juga mengaku dimintai penyidik KPK data mutasi para pejabat di Pemkab Mojokerto mulai tahun 2010. Tepatnya sejak Mustofa Kamal Pasa menjabat Bupati Mojokerto di periode pertama.

"Data mutasi pejabat diminta KPK mulai tahun 2010," katanya kepada wartawan.

Permintaan data mutasi pejabat tersebut, menjadi sinyal kalau KPK akan membongkar perkara baru, yakni dugaan jual beli jabatan yang juga bakal menyeret Bupati MKP. Saat dikonfirmasi terkait kasus tersebut, Susantoso tak menampiknya.

"Mungkin (terkait kasus jual beli jabatan, red), semua OPD (organisasi perangkat daerah) nanti," ungkapnya.

Sinyal KPK bakal membongkar kasus jual beli jabatan juga dikuatkan dengan penyitaan 15 mobil dari showroom Rizky motor milik Nono Suhermanto, kolega Bupati MKP, Jumat (4/5) petang.

Selain dikenal sebagai orang dekat Bupati MKP, nama Nono kerap dikaitkan dengan pengaturan pejabat di Pemkab Mojokerto. Dia juga dimintai keterangan oleh KPK di Mapolresta Mojokerto, Sabtu (5/5).

Sejauh ini KPK baru menetapkan Bupati MKP sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan tower telekomunikasi tahun 2015 serta gratifikasi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2015.

Dalam kasus suap pembangunan tower seluler, MKP diduga menerima uang Rp 2,7 miliar. Sementara dalam kasus gratifikasi proyek jalan, bupati dua periode ini menerima Rp 3,7 miliar. Kepala Dinas PUPR periode 2010-2015 Zaenal Abidin juga terlibat dalam kasus ini.
(bdh/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed