Petugas PKH Kampanye Terselubung, Ini Rekomendasi Panwaslu Lamongan

Pilgub Jatim 2018

Petugas PKH Kampanye Terselubung, Ini Rekomendasi Panwaslu Lamongan

Eko Sudjarwo - detikNews
Selasa, 01 Mei 2018 15:25 WIB
Foto: Eko Sudjarwo
Foto: Eko Sudjarwo
Lamongan - Oknum petugas Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) diduga melakukan kampanye terselubung. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lamongan, akhirnya mengeluarkan rekomendasi.

Panwaslu Lamongan mengeluarkan rekomendasi ke KPU untuk memberikan teguran kepada tim kampanye Paslon Pilgub Jatim nomor urut 1. "Karena ada penyebaran APK berupa stiker yang bukan dibuat oleh KPU," ujar Ketua Panwaslu Lamongan Tony Wijaya kepada wartawan di kantornya Jalan Sunan Drajat, Selasa (1/5/2018).

Tony membeberkan, dari hasil pemeriksaan dan klarifikas, ada dugaan tindak pidana pemilihan. Sebab, jelas dia, penyerahan uang oleh pendamping itu bersamaan dengan penyebaran stiker paslon.


"Hasil rekomendasi kedua, Panwaslu Lamongan meneruskan kepada Sentra Gakkumdu untuk memproses karena terdapat indikasi pencairan dana PKH yang berbarengan dengan pembagian stiker salah satu pasangan calon. Sehingga perlu didalami oleh Sentra Gakkumdu," ungkap Toni.

Ketua Panwaslu Lamongan Tony Wijaya/Ketua Panwaslu Lamongan Tony Wijaya/ Foto: Eko Sudjarwo


Tony menegaskan, dari temuan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi sejumlah saksi pelapor maupun terlapor, disimpulkan ada oknum petugas PKH yang tak mentaati dan menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang ada.

Sebab, petugas pendamping PKH, telah mengkolektifkan ATM dan PIN Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan tindakan yang salah. Apalagi di situ juga dibarengi dengan ajakkan memilih pasangan calon.


"Fakta di lapangan, ada penyaluran dana program PKH itu yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan atau program PKH," ucap Tony.

Atas temuan itu, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Sosial dan juga koordinator PKH tingkat Kabupaten Lamongan (korkab). "Untuk memberikan sanksi kepada Kholis Fahmi (Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Karanggeneng sekaligus Pendamping PKH di Desa Kendalkemlagi), sesuai dengan peraturan yang ada," tuturnya.

Sementara saat hasil rekomendasi itu diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk didalami dan dibahas, rupanya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu.

"Jadi tuduhan dugaan tindak pidana pemilihan itu tidak benar, karena tidak terbukti sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan," ungkap Toni.

Warga Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Kotamin, menemukan dan melaporkan seorang oknum pendamping PKH yang diduga ikut terlibat kampanye salah satu paslon. Dia menyelipkan stiker salah satu paslon nomor urut satu. (fat/fat)