detikNews
Senin 30 April 2018, 20:34 WIB

Panwaslu Lamongan Periksa Saksi Kunci PKH Penyebar Stiker Paslon

Eko Sujarwo - detikNews
Panwaslu Lamongan Periksa Saksi Kunci PKH Penyebar Stiker Paslon Foto: Eko Sudjarwo
Lamongan - Panwaslu Kabupaten Lamongan memeriksa saksi yang mengetahui dugaan penyebaran stiker paslon nomer 1 oleh oknum petugas Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH).

Amat adalah saksi kunci, karena diduga kuat mengetahui oknum PKH yang membagikan stiker, dan mengajak untuk mencoblos salah satu calon gubernur dan wakil gubernur ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pria yang juga berprofesi sebagai Satpam ini datang sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (30/4/2018) di Kantor Panwaslu Jalan Sunan Drajat, Lamongan.

"Setelah saya tanya kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), mereka menerima uang PKH. Tetapi ATM diminta kemudian dicairkan dan dipotong antara 5000 dan 10.000. Kalau tidak mencoblos khofifah tidak akan dicairkan," terangnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Lamongan Tony Wijaya, mengatakan pemeriksaan terhadap saksi Amat ini adalah bagian kelanjutan pemeriksaan terhadap saksi sebelumnya.

Saksi ini diperiksa, karena diduga kuat mengetahui apa yang terjadi di desanya, termasuk dugaan kampanye oleh oknum PKH, yang mengajak dan membagikan stiker bergambar salah satu calon gubernur dan wakil gubernur Jatim.

"Ya, Pak Amat ini adalah saksi kunci pelapor. Pak Amat ini menjadi yang ke enam saksi pelapor yang sudah kita mintai klarifikasi hingga deadline waktu pemeriksaan hari ini," kata Tony.

Lanjut Tony, Panwaslu sebelumnya juga sudah meminta klarifikasi dari KPU terkait beredarnya stiker paslon. Hasil klarifikasi menyebutkan KPU Lamongan membantah bahwa stiker yang diedarkan petugas PKH bukan dari pihak KPU.

Ditambahkan Toni, klarifikasi dari KPU ini juga akan dikembangkan kepada pihak terlapor. Namun hari ini dari pihak terlapor tidak ada yang datang ke kantor Panwaslu.

"Terlapor maupun tim sukses sampai saat ini belum ada yang datang untuk dimintai klarifikasi, dan Panwaslu tidak ada kewenangan memaksa mereka datang, silahkan itu urusan mereka," katanya.

Hasil final klarifikasi nantinya akan dilakukan kajian yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur. Setelah kajian akan dilanjut rapat pleno untuk memutuskan rekomendasi apa yang akan dikeluarkan dalam kasus ini. "Panwaslu akan melakukan kajian dilanjut pleno dan mengeluarkan rekomendasi," kata Tony.

Dalam rekomendasi yang akan dikeluarkan itu, tambah Tony ada tiga kategori. Pertama kalau dalam kasus ini ditemukan pelanggaran pidana maka rekom akan diserahkan ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), langkah ini yang paling menguat karena kentalnya unsur pidana.

Tetapi kalau pelanggaran administrasi maka rekom diserahkan ke KPU, sedangkan kalau ada kesalahan prosedur dalam pencairan PKH rekom diserahkan ke dinas Sosial.
(iwd/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com