DetikNews
Jumat 27 April 2018, 13:20 WIB

9 Pejabat di Mojokerto Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi Tower BTS

Enggran Eko Budianto - detikNews
9 Pejabat di Mojokerto Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi Tower BTS Kasatpol PP Suharsono saat turun dari ruang pemeriksaan/Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Penyidik KPK memeriksa 9 pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto. Pemeriksaan ini terkait kasus gratifikasi pengamanan tower seluler (BTS) tahun 2015.

Para pejabat yang diperiksa mulai berdatangan sejak pukul 08.00 WIB, Jumat (27/4/2018). Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat ada 9 pejabat yang memasuki ruang pemeriksaan di aula Wira Pratama lantai 2 Gedung Sabhara Polres Mojokerto, Jalan Gajah Mada.

Dari jumlah itu, 4 orang yang diperiksa dari unsur Satpol PP Kabupaten Mojokerto. Antara lain Kepala Satpol PP Suharsono, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Zaky, Kabid Penegakan Perudang-undangan Daerah Samsul Bakri dan Kasi Pemberdayaan Potensi Masyarakat Slamet Sudarto. Mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto Didiek Safiqo Hanim yang kini menjabat Asisten Sekda Pemkab Mojokerto Bidang Administrasi Umum juga ikut diperiksa KPK.

Sementara 4 pejabat lainnya adalah mantan Kepala Bappeda Mojokerto Ketut Ambara yang kini menjabat staf khusus Gubernur Jatim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jainul Arifin, mantan Kabag Pembangunan Eddy Taufiq yang kini menjabat Kepala Bakesbangpol, serta mantan Kabag Umum Ali Kuncoro. Penyidik KPK juga memeriksa 3 orang dari unsur konsultan pembangunan tower BTS.

Pemeriksan 12 saksi yang dilakukan KPK kali ini, terkait kasus gratifikasi pengamanan tower BTS tahun 2015. Seperti yang dikatakan salah satu saksi, Ketut Ambara.

"(Pertanyaan KPK) Hanya terkait pola ruang, pola ruang kan peruntukannya sudah sesuai (untuk pembangunan tower BTS)," katanya saat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 10.45 WIB.

Ketut juga tak menampik saat dikonfirmasi materi pemerikaan dirinya terkait pendirian tower BTS tahun 2015. "Yang jelas banyak pendirian tower pada tahun 2015, tidak hanya 15 saja, jumlah pastinya lupa," terangnya.

Ketut menegaskan, pemeriksaan dirinya oleh KPK sudah selesai. Kini dia menunggu berita acara pemeriksaan. Sementara pemeriksaan saksi lainnya dilanjutkan usai salat Jumat.

Terkait kasus gratifikasi tower seluler, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) pernah menjelaskannya. Menurut dia, kasus ini terjadi tahun 2015.

Terdapat 15 tower BTS yang saat itu bodong. Namun, pemilik tower diduga melakukan gratifikasi ke oknum di Pemkab Mojokerto sehingga tower tak dieksekusi.

Namun, MKP berdalih tak menerima aliran dana gratifikasi tersebut. "Saya tidak kenal orang itu, tidak pernah bertemu," katanya di rumah dinas, Jalan A Yani, Kota Mojokerto, Selasa (24/4) lalu.
(bdh/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed