.webp)
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Diklat Kejaksaan RI, Fri Hartono, saat kunjungannya ke Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, bersama dengan 60 jaksa muda dari seluruh Indonesia, Jumat (27/4/2018).
Rombongan jaksa ini adalah peserta benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I dan II. Selama dua hari, mereka mengeksplorasi sejumlah lokasi layanan publik di Banyuwangi, mulai dari Mal Pelayanan Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
"Kami dari kejaksaan juga ingin ada peran serta para jaksa di sana. Misalnya ada pelayanan hukum untuk kejaksaan di dalam mal tersebut. Saya ingin masukan ini bisa disambut baik oleh Kajari Banyuwangi. Jadi setiap saat jaksa hadir disana untuk memberikan layanan hukum gratis untuk masyarakat," ujarnya.
Dengan adanya layanan hukum tersebut, lanjut Fri, masyarakat yang sedang mengurus berbagai dokumen bisa memanfaatkan waktunya untuk berkonsultasi tentang berbagai masalah hukum.
"Jadi sambil nunggu dokumen diproses, mungkin ada yang ingin konsultasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum terkait kekerasan pada anak, dan berbagai masalah hukum lainnya," terangnya.
Fri juga berharap dengan diajak berkunjung ke Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi ini, peserta benchmarking mendapatkan banyak wawasan, termasuk soal berbagai inovasi pelayanan publik.
"Saya yakin peserta benchmarking ini mendapatkan banyak wawasan setelah mempelajari inovasi Banyuwangi, baik terkait TI-nya maupun pelayanan publiknya, untuk dibawa dan diterapkan di daerahnya masing-masing," kata Fri.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih atas inisiatif kejaksaan yang ingin berkolaborasi di Mal Pelayanan Publik.
"Edukasi hukum sangat penting, dan tentu kejaksaan adalah pihak yang berkompeten menyampaikannya ke publik. Ini juga sejalan dengan keinginan kita semua mewujudkan masyarakat yang melek informasi hukum," paparnya. (lll/lll)
