KPK Sita Dokumen Izin BTS dari Dinas Penanaman Modal Mojokerto

Mojokerto - Penyidik KPK menyita 2 boks dokumen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto. Dokumen tersebut di antaranya terkait izin pendirian tower seluler (BTS) tahun 2015.

Penggeledahan di kantor DPMPTSP Mojokerto berlangsung selama 5 jam. Sekitar pukul 17.00 WIB, penyidik KPK membawa keluar 2 boks berisi dokumen dan 3 buah koper.

Baca juga: Ini Pengakuan Bupati Mojokerto Soal Kantornya Digeledah KPK

Kepala DPMPTSP Mojokerto Abdulloh Muchtar mengatakan, dokumen yang disita penyidik KPK terkait izin pendirian tower seluler.

"Ini pengambilan berkas terkait tower tahun 2015," katanya kepada wartawan usai mendampingi penggeledahan KPK, Rabu (25/4/2018) petang.

Baca juga: Empat Kantor Dinas di Mojokerto Digeledah KPK

Muchtar memastikan, penggeledahan KPK tak mengganggu pelayanan perizinan di kantornya. "Pelayanan tetap jalan, saya tadi tetap tanda tangan perizinan," terangnya.

Terkait kasus tower seluler, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) juga angkat bicara. Menurut dia, kasus ini terjadi tahun 2015. Terdapat 15 tower BTS yang saat itu bodong. Namun, pemilik tower diduga melakukan gratifikasi ke oknum di Pemkab Mojokerto sehingga tower tak dieksekusi.

Baca juga: Kantor Digeledah KPK, Bupati Mojokerto Makan Siang di Rumah Dinas

Namun, MKP berdalih tak menerima aliran dana gratifikasi tersebut. "Saya tidak kenal orang itu, tidak pernah bertemu," tegasnya, Selasa (24/4). (fat/fat)