DetikNews
Rabu 25 April 2018, 11:21 WIB

Ini Rincian Sumber Dana Kampanye Tiga Paslon Pilwali Malang 2018

M Aminudin - detikNews
Ini Rincian Sumber Dana Kampanye Tiga Paslon Pilwali Malang 2018 Foto: Muhammad Aminudin
Malang - Dari Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPSDK) yang disetorkan paslon Pilwali Malang 2018 kepada KPU, paslon nomor urut 1 Yaqud Ananda Gudban-Ahmad Wanedi disebut paling banyak menggelontorkan dana penggalangan dukungan di masa kampanye.

Untuk paslon tersebut, Cawalkot Yaqud Ananda Gudban adalah pemberi sumbangan terbesar. Nanda tercatat pertama kali menggelontorkan dana pada bulan Febuari 2017 lalu sebesar Rp 279 juta, Rp 300 juta pada 27 Maret dan terakhir pada tanggal 11 April 2018 lalu, Nanda kembali mengucurkan dana sebanyak Rp 215 juta.

Bukan hanya Nanda, pendampingnya, Ahmad Wanedi juga turut menggelontorkan dana beserta penyumbang perseorangan. Namun besarannya masih di bawah Nanda. Total dana yang dihimpun paslon nomor urut 1 demi memenangkan kontestasi lima tahunan itu sebanyak Rp 1.425.711.200.

Berikutnya paslon nomor urut 2 Moch Anton-Syamsul Mahmud yang berada di urutan kedua, dengan dana kampanye sebesar Rp 560.012.200 dan di urutan terbawah adalah paslon nomor urut 3 Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko dengan dana sebesar Rp 431.000.000.

Dari total dana yang masuk ke paslon nomor urut 2 yang diusung PKB, PKS, Gerindra, serta Perindo tersebut, tidak semuanya berupa uang tunai, melainkan ada juga berupa terop, konsumsi, banner, kaos, kunci G, stiker dan setor bank.

Namun data LPSDK menyebut, dana itu hanya berasal dari kedua calon: Anton menggelontorkan Rp 410.012.200 dan Syamsul Mahmud Rp 150 juta.

Sumber dana yang menyokong paslon nomor urut 3 yang diusung Partai Demokrat dan Golkar disebut lebih variatif.

Cawalkot Sutiaji dilaporkan menyumbang dana senilai Rp 175 juta, sementara wakilnya Sofyan Edi Jarwoko menyetor sebanyak Rp 87 juta. Sisanya berasal dari tim sukses dan relawan dan anggota DPRD Kota Malang fraksi Golkar Chaeroel Anwar dan Ribut Harianto masing-masing sebesar Rp 25 juta.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Malang Fajar Santosa mengatakan, dalam LPSDK tahap dua, masing-masing paslon sudah mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang pelaporan dana kampanye.

"Disana diatur, calon boleh menyumbang berapapun untuk pemenangan. LPSDK dilaporkan ini merupakan tahap kedua dalam kurun 12 Febuari sampai 19 April 2018. Nanti ada tahap ketiga yang juga melaporkan penggunaan sumbangan dana kampanye," beber Fajar saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (25/4/2018).

Fajar menambahkan LPSDK ini juga telah diteliti dengan melibatkan akuntan publik yang sudah ditunjuk. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana paslon mengatur pelaporan sumbangan dana kampanye berikut sumber dananya.

"Laporan terakhir pada 24 Juni 2018 mendatang. Laporan tersebut kemudian akan diaudit oleh akuntan publik, yang hasilnya akan diserahkan kepada KPU," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Malang Alim Mustofa menyatakan telah mendapat salinan LPSDK dari ketiga paslon. Rencananya, Panwaslu akan menghadirkan semua tim pemenangan paslon serta KPU dalam pekan ini.

"Akan kami kumpulkan, terutama membahas detil penggunaan dana kampanye tersebut. Contohnya, bila ada calon diundang perseorangan dan itu dalam keperluan kampanye harus tercatat dan dilaporkan," tandasnya terpisah.
(lll/lll)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed