.webp)
"Verifikasi perlu dilakukan oleh kami sebagai lembaga pengawas. Untuk memastikan kebenaran data pemilih," ujar Ketua Panwaslu Kota Malang Alim Mustofa kepada detikcom, Selasa (24/4/2018).
Menurut dia, identifikasi mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Nomor Kartu Keluarga (NKK), bisa membongkar atau menemukan adanya data pemilih ganda atau pemilih tak memenuhi syarat
"Bila kita memegang NIK utuh, maka identifikasi bisa dijalankan. Kebenaran dugaan pemilih ganda, Polri/TNI akan bisa terungkap. Bilamana ada atau masuk DPT," tegasnya.
Saat ini, kata dia, KPU Kota Malang hanya memberikan DPT sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Yakni, empat digit terakhir NIK dan NKK diganti tanda bintang.
"Kami tidak diberikan soft copy NIK utuh. Yang ada NIK dengan empat digit terakhir tanda bintang, makanya kami sulit mengindentifikasi. Karena itu, kami berkirim surat kepada KPU agar segera memberikan soft copy DPT dengan NIK utuh," bebernya.
Ditambahkan, ketika soft copy DPT utuh diberikan. Maka, pihaknya hanya membutuhkan waktu sepekan menyelesaikan identifikasi. "Ketika diberikan langsung kami sebar kepada PPK hingga PPL, hanya butuh seminggu saja," tandasnya.
KPU Kota Malang membantah sengaja tak memberikan DPT dengan NIK utuh kepada Panwaslu. Mereka berdalih akan memberikan data lengkap, agar bisa dilakukan verifikasi.
"Panwas kan juga penyelenggara, akan kita berikan. Memang saat ini tengah banyak kegiatan," ungkap Komisioner KPU Kota Malang Deni Bachtiar terpisah.
Dijelaskan, mengacu pada surat edaran yang diterima dari pemerintah pusat. Memang NIK tak disebarkan secara utuh, mengingat ini merupakan data pribadi seseorang.
"Soal private dan juga mengacu pada surar edaran pemerintah pusat. Karena DPT kami sebar kepada paslon, hingga kelurahan. Makanya empat digit terakhir, kami ganti tanda bintang," jelasnya.
KPU Kota Malang menetapkan DPT untuk Pilwali Malang serta Pilgub Jawa Timur 2018 sebanyak 600.646. Jumlah ini menurun dratis dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 605.081 orang. (bdh/bdh)
