DetikNews
Kamis 19 April 2018, 16:31 WIB

Pilkada Serentak di Jatim, Ini Kata Komnas HAM

Deni Prastyo Utomo - detikNews
Pilkada Serentak di Jatim, Ini Kata Komnas HAM Foto: Deni Prastyo Utomo
Surabaya - Komnas HAM mendorong agar pilkada serentak di Jatim menjadi percontohan yang meletakkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) menjadi instrumen penting. Ada tiga faktor Pilkada serentak di Jatim menjadi bermartabat

"Pertama adalah tidak ada kampanye berbau SARA, isu etnisitas, dan isu Agama," ujar Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam saat Deklarasi Pilkada Damai Pilkada Yang Ramah HAM di Kantor KPU Jatim Jalan Tenggilis, Kamis (19/4/2018).

Kedua, kata Choirul, adalah dengan menghormati hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Ada jaminan nanti penyelenggaraannya hak-hak mereka akan dipenuhi. Dan yamg ketiga adalah harapan pilkada serentak di Jatim bisa menjadi contoh pilkada yang meletakan nilai-nilai hak asasi manusia menjadi instrumen yang penting.

"Progam ini bersinergi antara bawaslu dan KPU RI. Oleh karenanya kami mendorong deklarasi yang pertama kali dilakukan di Indonesia, pilkada yang ramah hak asasi manusia. Jadi Jatim bisa menjadi contoh yang baik. Jadi ukuranya sesuai dengan yang kami sepakati bersama," ungkapnya.

Komnas HAM juga memberikan catatan buat KPU Jatim maupun KPU RI untuk memberikan kebijakan kepada hak-hak suara penghuni lapas dan rutan di Jatim. Dari data Komnas HAM tercatat ada 19 ribu data pemilih di Lapas yang memiliki hak suara.

"Dari data oral teman-teman KPU ada 19 ribu. Sebanyak 10 ribu yang sudah terferifikasi sedangkan yang 9 ribu masih menggantung dengan berbagai problem," kata Choirul.

Choirul menyampaikan problem yang dialami penghuni lapas ialah yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Meski sudah masuk DPT, namun mereka masih akan dihadapkan dengan nomor NIK, KTP dan juga surat keterangan sementara (Suket) yang sudah diatur oleh PKPU nomor 8.

"Oleh karenanya ini salah satu rekomendasi kami untuk ketemu dengan KPU RI agar ada aturan khusus yang mengatur teman-teman di lapas," kata Choirul.

Selain itu juga problem di lapas yang memerlukan pengaturan khusus. Sebab di Lapas jumlah penghuninya bisa berubah sewaktu-waktu.

"Kalau hari ini jumlahnya 500 besok bisa jadi 200 atau malah jadi 1.000 itu bisa karena dinamikanya kencang. Oleh karenanya perlu pengaturan khusus." ungkapnya.

Choirul menambahakan seharusnya data identitas penghuni lapas saat putusan sidang pengadilan bisa menjadi acuan untuk dijadikan alat mengunakan hak suara.

"Di lapas itu kan jelas identitasnya. Gak mungkin ada orang di lapas kalo gak ada putusan pengadilan. Seharusnya putusan yang di dalemnya ada identitasnya clear itu yg bisa dijadikan untuk alat mereka menggunakan hak suaranya. Ini aturan teknis di pkpu nya belum diatur," ujarnya.

Selain itu, Choirul mengaharapkan dengan pilkada yang damai yang semuanya telah bersinergi antara bawaslu dan KPU RI oleh karena pihaknya mendorong deklarasi yang pertama kali dilakukan diindonesia pilkada yang ramah hak asasi manusia.

"Jadi Jatim bisa menjadi contoh yang baik. Tadi sudah kami sepakati bersama," ungkapnya.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed