.webp)
Pertemuan ini dijembatani oleh Kapolres Ponorogo, AKBP Radiant serta Dandim Ponorogo, Letnan Kolonel Inf Made Sandy Agusto.
"Kami ingin menyampaikan aspirasi kami sekaligus bertemu dengan pak Bupati langsung," ujar Korlap Aksi, Ari Bilowo.
Menurutnya, berbagai masalah yang ada di Ponorogo mulai dari waduk Bendo, becak motor (bentor), Pedagang Kaki Lima (PKL), gunung gamping di Sampung hingga pedagang di Pasar Legi Songgolangit hanya bisa diselesaikan dengan cara bertemu Ipong.
Namun demi alasan keamanan, hanya perwakilan warga yang dipanggil dan diajak berdiskusi dengan Ipong di Pendopo. Hal ini sempat disayangkan oleh sebagian pengunjukrasa, salah satunya Ketua PKL Ponorogo, Sutrisno.
Pengunjukrasa yang tidak sepakat dengan hal ini akhirnya keluar dari lingkungan Pemkab Ponorogo. Kendati demikian, diskusi tetap digelar antara sebagian perwakilan warga, seperti Didik Suwignyo, warga terdampak pembangunan proyek Waduk Bendo.
 Foto: Charolin Pebrianti |
Didik mengaku keberatan dengan proses eksekusi rumah miliknya bersama 15 warga lain beberapa waktu lalu. Menurutnya, perobohan rumahnya dilakukan hanya karena kesewenang-wenangan Pemkab maupun BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Solo.
"Kami hanya ingin meminta hak kami, seperti tanah garapan kami, pohon kami serta rumah kami. Ini sertifikatnya mana. Lahan kami mana kami takut nanti kami akan bekerja sebagai apa," terang Didik.
Bupati Ipong pun menjelaskan BPN bakal mengeluarkan sertifikat rumah dan lahan garapan kepada warga Bendo setidaknya 3-4 bulan ke depan. "Karena semua ada prosesnya, mulai dari pengumpulan bukti-bukti kepemilikan, pengukuran dan seterusnya. Meski kepala BPN bilang 2 bulan cukup, saya kira 4 bulan lagi baru siap, takutnya molor," papar Ipong.
Ipong menduga aksi yang dilakukan warga ini 'tak murni' atau ditunggangi oleh oknum tertentu. "Yang orasi seperti Anas ICWP, Ari Bilowo itu kan bukan korban. Mereka ini korban dimana. Saya menduga karena permasalahan Pilkada kemarin, jangan-jangan belum selesai," tukas bapak tiga orang anak ini.
Politisi Nasdem ini pun menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Ponorogo itu secara positif. "Unjuk rasa tidak apa-apa ini negara demokrasi. Ya sudah kalau ada yang tidak puas, gugat saja secara hukum," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ipong mengaku akan mempersiapkan lahan relokasi untuk 13 KK yang harus diungsikan pasca munculnya kembali bencana tanah retak di Dukuh Genuk, Desa/Kecamatan Slahung.
"Kalau memang harus direlokasi nanti pemerintah menyiapkan relokasi ke-13 KK rumah itu," tutur Ipong.
