.webp)
Salah satunya dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), yang menyelenggarakan Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2018.
"Bulan Bakti Karantina dan Mutu adalah bentuk public awareness BKIPM untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan," ungkap Kepala BKIPM, Rina saat Launching Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan 2018 di Pusat Pasar Agrobisnis (Puspa Agro), Jemundo, Sidoarjo, Selasa (3/4/2018).
Acara ini akan dilaksanakan serentak di Pusat BKIPM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIPM seluruh Indonesia, mulai 1 April hingga 2 Mei 2018.
Menurut Rina, dengan pemahaman yang tepat, ragam potensi sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal. Caranya dengan memengaruhi pola pikir dan pola perilaku masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga instansi terkait.
"Ini adalah bentuk komitmen terhadap visi KKP untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional," tambah Rina.
Tak hanya ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina dan pengendalian mutu, acara yang diselenggarakan sejak 2016 ini berupaya meningkatkan jumlah usaha perikanan yang memenuhi standar dan taat hukum.
Hal ini karena yang disasar bukan hanya masyarakat konsumen produk perikanan, tetapi juga pelaku usaha perikanan termasuk pengolah ikan.
Rina mengakui, semakin meningkatnya tuntutan masyarakat konsumen akan ikan sehat dan bermutu untuk dikonsumsi telah mendorong produsen produk perikanan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya.
"Masyarakat makin cerdas memilih produk yang bermutu. Mau tidak mau para produsen produk perikanan harus mengikuti tren sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen," tambahnya.
Rina berharap, semua pihak dapat berperan aktif menjaga kesehatan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan, serta keberlanjutan sumber daya ikan.
"Jika semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam karantina dan penjagaan mutu, kita berharap maraknya kasus ikan berformalin, penyelundupan dan peredaran jenis ikan yang dilarang dan dibatasi perdagangannya dapat ditanggulangi dengan baik," terang Rina. (fat/fat)
