.webp)
Baru-baru ini Banda Aceh ditetapkan sebagai salah satu dari 14 kabupaten/kota yang menjadi pilot project pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk itu Kota Banda Aceh berguru pengelolaan MPP tersebut ke Banyuwangi.
"Kami mendapatkan petunjuk langsung dari Menpan RB untuk datang kesini agar bisa melihat bagaimana proses dan pelaksanaan pelayanan kepada warga yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik ini. Ternyata perijinan yang diintegrasikan di Mal ini sangat banyak dan pelayanannya berlangsung dengan baik. Kami sudah mendapatkan ilmunya dan akan kami implementasikan di Banda Aceh," kata Aminullah kepada wartawan, usai berkeliling menyaksikan berbagai pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Selasa (27/3/2018).
Mal Pelayanan Publik Banyuwangi mengintegrasikan 143 layanan perijinan dengan menggunakan teknologi informasi. Di tempat ini warga bisa mengurus semua keperluan perizinannya mulai dokumen kependudukan, izin investasi, izin usaha, surat pencari kerja dan dokumen lainnya di bawah satu atap.
Selain melihat program MPP, secara khusus Aminullah juga ingin berbagi ilmu tentang pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Baginya Banyuwangi dinilai sukses memajukan pariwisata daerah yang memberi dampak nyata pada perekonomian warganya.
"Kami juga punya potensi pariwisata tapi selama ini belum fokus, karena itu kami ingin belajar langsung dari Banyuwangi yang sudah lebih dulu bergerak maju," tandas Aminullah.
Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan MPP merupakan wujud komitmen Banyuwangi memberikan pelayanan terbaik bagi warga.
"Kami ingin memudahkan, warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan. Ini juga bentuk transparansi. Dan jika memang ada biaya resmi, pembayarannya di loket bank yang telah disediakan," terang Anas.
Keberadaan MPP, lanjut Anas, juga untuk memberikan kepastian bagi investor yang masuk ke Banyuwangi. "Investor cukup datang di Mal Pelayanan Publik, semua proses terbuka, bahkan advice planning juga di situ. Kalau dulu kan harus ke beberapa dinas. Pelayanan yang memudahkan rakyat seperti ini bisa direplikasi lebih banyak lagi," paparnya.
Terkait pariwisata, kata Anas, Banyuwangi dan Banda Aceh pada dasarnya memiliki kesamaan kultur di mana mayoritas penduduknya adalah muslim. Hal ini juga menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan pariwisata syariah di Banyuwangi.
"Kami telah membuat segmentasi pariwisata yang jelas yakni menyasar wisatawan yang ingin menikmati alam dan budaya. Selama ini kami tidak mengijinkan dibukanya tempat-tempat hiburan malam karena memang segmentasi wisatawan kami bukan yang seperti itu. Izin hotel yang kami keluarkan hanya bintang tiga ke atas otomatis konsumennya juga terseleksi. Kebijakan ini terbukti efektif dalam menyaring wisatawan yang datang bahkan wisatawan kami terus meningkat dari 500 ribu menjadi 4,8 juta per tahun," ujar Anas.
Anas juga memberikan kunci untuk membuat wisatawan tertarik datang ke Banyuwangi, yaitu berinovasi membuat atraksi wisata yang menarik sambil menjaga kebersihan daerah dan memberikan sambutan ramah pada mereka.
"Keterlibatan aparatur birokrasi turut menentukan kesuksesan program pariwisata yang telah kami rancang karena mereka adalah eksekutornya. Sebanyak 77 event wisata Banyuwangi Festival semuanya dilaksanakan oleh PNS daerah. Juga jangan lupa melibatkan segenap masyarakat ungtuk mendukung pariwisata, karena merekalah tuan rumah yang sebenarnya," pungkas Anas.
