DetikNews
Rabu 21 Maret 2018, 17:43 WIB

Warga Banyuwangi Minta BPN Kembalikan Tanah Rakyat dalam Sepekan

Ardian Fanani - detikNews
Warga Banyuwangi Minta BPN Kembalikan Tanah Rakyat dalam Sepekan Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi - Ratusan warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi kembali mendatangi Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat, di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Warga kembali menuntut tanah rakyat yang kini dikuasai Perhutani agar dikembalikan.

Warga pun menggelar orasi di depan KPH Banyuwangi Barat, Rabu (21/3/2018). Dalam orasi itu warga menghendaki agar status tanah yang berada di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore itu diperjelas dalam kurun waktu sepekan.

Jika dalam batas waktu itu tidak ada tanggapan, masyarakat Pakel akan melakukan upaya lain, yakni mendatangi Perhutani wilayah Jawa Timur di Surabaya.

"Kita minta Perhutani memberikan tanah yang diberikan Bupati ke kami. Jika seminggu tidak diserahkan, kami akan mendatangi Perhutani Jawa Timur," ujar orator aksi tersebut.

Koordinator massa, Abdillah Rafsanjani bersikeras bahwa tanah Pakel dan wilayah yang diklaim oleh PKH merupakan dua tanah yang berbeda. Namun KPH bersikeras mengatakan jika tanah Pakel termasuk ke dalam penguasaan mereka.

"Tanah Pakel yang dikuasai Perhutani jelas tanah rakyat. Meski jadi pemilik, warga tak pernah merasakan manfaatnya," ungkapnya kepada masyarakat Pakel di depan Kantor Perhutani.

Abdillah menambahkan, wilayah KPH Banyuwangi Barat berada di Porolinggo-Setail atau masuk ke dalam Kecamatan Glenmore dan Genteng.

"Tapi Perhutani punya dasar melakukan pengelolaan lahan di Pakel atas perintah Menteri Kehutanan. Kami punya peta, mereka juga punya peta," tambah pendamping warga Pakel ini.

Terkait peta yang dimiliki Perhutani, perwakilan warga dalam pertemuan dengan pihak Perhutani KPH Banyuwangi Barat juga menghendaki agar peta itu ditunjukkan, sehingga warga dapat mencocokkan peta yang mereka miliki dengan kepunyaan Perhutani.

"Sekarang persepsinya tinggal di peta. Soal batas jelas, di Desa Pakel tidak ada batas Porolinggo-Stail. Kami akan segera berangkat ke Perhutani Wilayah Jawa Timur untuk mengklarifikasi dua surat itu," tambahnya.

Selama aksi, Kantor Perhutani dijaga ketat aparat gabungan dari jajaran Polres Banyuwangi. Pengamanan dipimpin Kapolsek Kota Banyuwangi AKP Ali Masduki dan Kapolsek Licin AKP Jupriyadi. Dialog antara perwakilan warga dan Perhutani pun berjalan alot. Warga bersikukuh batas lahan yang diperoleh dari BPN Banyuwangi adalah yang paling akurat.

Sebaliknya, Wakil Administratur Utama KPH Banyuwangi Barat, Bima Indrayuwana, kepada wartawan pasca pertemuan mengungkapkan bahwa lahan di Desa Pakel yang kini digarap oleh Perhutani berdasarkan dokumen yang disahkan pada tahun 1927. Di situ tertera batas lahan negara yang kemudian digarap oleh KPH Banyuwangi Barat.

"Dokumen kami jelas, lha yang dimaksud LSM Forsuba itu versi mereka," tepis Bima.

Kasus tanah Pakel sudah bergulir sejak tahun 1993. Masalah ini pernah muncul kembali di tahun 2012 dan berlanjut pada tahun 2017-2018. Surat dari BPN Banyuwangi seperti dalam lampiran surat milik LSM Forsuba sebenarnya mempertegas bahwa tanah Pakel yang kini digarap oleh Perhutani adalah milik negara.

"Surat itu dikirim Perhutani Unit II Jawa Timur kepada BPN tertanggal 30 Maret 2009 yang menegaskan bila lahan yang disengketakan warga Pakel adalah milik negara. Apa yang disampaikan BPN dan dokumen yang kita miliki sama," tambahnya.
(lll/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed