DetikNews
Selasa 20 Maret 2018, 10:28 WIB

Ratusan Penyehatan Tradisional di Blitar Ilegal

Erliana Riady - detikNews
Ratusan Penyehatan Tradisional di Blitar Ilegal Ratusan Penyehatan Tradisional Ilegal/Foto: Erliana Riady
Blitar - Ratusan penyehatan tradisional (hatra) di Blitar, masih ilegal. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar mendata, dari 300 tempat yang menawarkan hatra, hanya 23 tempat yang mengurus perizinan dan direkomendasikan.

Hatra istilah baru yang dipakai mengganti pengobatan tradisional. Sehingga yang masuk kategori hatra, tidak hanya pengobatan tradisional yang memakai bahan herbal saja. Namun juga tukang pijat, bekam, spa, akupresur, sangkal putung dan akupuntur.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati menyatakan, sesuai Permenkes no 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, maka setiap tempat yang menawarkan hatra harus punya STPT atau Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.

"Mereka yang akan mengurus STPT harus menjadi anggota asosiasi. Karena izin tersebut diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari asosiasi dan dinkes tentu saja. Sedangkan STPT yang berhak mengeluarkan adalah dinas perizinan Pemda," jelasnya ditemui di kantornya, Selasa (20/3/2018).

Dinkes Kabupaten Blitar telah mensosialisasikan peraturan ini. Menurut Christine, pihaknya telah mengundang enam hatra di setiap puskesmas. Dalam sosialisasi tersebut, selain anjuran untuk mengurus izin, pihaknya juga memberikan materi standart pelayanan hatra.

"Kami berbagi pengetahuan dan wawasan keilmuan medis yang bisa dipraktekkan dalam hatra. Seperti komposisi bahan herbal itu yang tidak berefek samping itu seberapa. Kemudian juga penanganan fisik pada masalah tulang," paparnya.

Tujuan dari pemberian materi itu, lanjutnya, agar tidak terjadi penyimpangan penanganan hatra. Sehingga apa yang mereka lakukan tidak menimbulkan korban dan dapat dipertanggungjawabkan.

Christine menyebut, masih banyak hatra yang enggan mengurus izin. Karena takut setelah mendapat izin mereka tidak bebas, terlalu diatur dalam praktek kesehatan yang mereka lakukan. Sebab selama ini mereka mandiri tanpa ada aturan mengikat dari pemerintah.

"Mereka takut kalau kita akan mengatur lebih spesifik, karena selama ini mereka beroperasi secara mandiri tanpa adanya aturan mengikat dari pemerintah," tutur Christine.

Kendati demikian, pihaknya akan terus memberikan pemahaman agar para hatra segera mengurus izin.

"Ini kita lakukan untuk menghindari kesalahan atau dugaan malpraktek pada penyehat tradisional," pungkasnya.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed