Penting dan Wajarkah Cagub Klaim Didukung Presiden?

Pilgub Jatim 2018

Penting dan Wajarkah Cagub Klaim Didukung Presiden?

Zaenal Effendi - detikNews
Kamis, 15 Mar 2018 15:58 WIB
Penting dan Wajarkah Cagub Klaim Didukung Presiden?
Foto: Grafis: Andhika Akbarayansyah/detikcom
Surabaya - Khofifah Indar Parawansa bisa maju cagub Jatim disinyalir karena 'dukungan' Presiden Joko Widodo. Dia diizinkan melepas jabatan Menteri Sosial, lalu maju di Pilgub Jatim. Jokowi ditafsirkan memberi restu. Di sisi lain, PDIP menyebut Jokowi mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Sebetulnya penting dan wajarkah cagub mengklaim didukung presiden?

Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi, menilai klaim dukungan dari Presiden Jokowi sangat wajar karena sosok orang nomor 1 di Indonesia itu dianggapnya sebagai magnet politik tertinggi.

"Klaim itu menjadi penting dan wajar karena pada dasarnya klaim payung politik itu juga ada di negara negara demokratis. Apalagi payung politik itu dikaitkan dengan figur yang mempunyai magnet politik tinggi dan presiden saya kira menjadi magnet tertinggi di Indonesia saat ini," kata Haryadi kepada detikcom, Rabu (14/3/2018).


Haryadi berusaha mengungkapkan pasangan calon mana yang pantas mendapat dukungan dari pemilik magnet politik saat ini. Ia memulai dari mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah yang menurutnya sulit mengklaim dukungan dari Jokowi karena sudah mengundurkan diri.

"Seharusnya dalam perundang-undang Bu Khofifah tidak harus mundur karena menjadi hak prerogatifnya presiden, kecuali presiden meminta mundur atau yang bersangkutan sengaja mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri sebenarnya rugi karena untuk kepentingan politik lebih baik di posisi itu supaya bisa memanfaatkan akses. Apalagi mensos kaitannnya dengan penanganan sosial dan isu seksi," papar Haryadi.

"Intinya dalam kenyataan Khofifah mengundurkan diri, kita sebenarnya tidak tahu persis saat mundur apa inisiatif sendiri atau atas perintah presiden yang jelas secara formal mundur dari jabatan itu. Dalam frame semacam ini sangat sulit membayangkan Khofifah didukung presiden," tambah pengajar di Departemen Ilmu Politik Unair ini.

Sedangkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, kata Haryadi, sangat masuk akal mendapat dukungan dari Jokowi. Meski sebagai orang nomor satu di pemerintahan Jokowi netral, sebagai kader PDIP ia dinilai mendukung Gus Ipul yang didukung partainya.

"Presiden bagaimanapun juga adalah kader PDIP dan petugas partai. Dalam posisi Jokowi sebagai presiden, saya kira Jokowi akan berusaha berdiri di tengah dan netral tetapi sebagai petugas partai tidak mungkin tidak. Pasti mensupport atau lebih mensupport sesama kader partainya. Apalagi kader partai itu (Puti Guntur) mempunyai kaitan langsung dengan Presiden ke-1 Sukarno yang dikagumi Jokowi," pungkas Haryadi.


Klaim Gus Ipul-Puti Guntur didukung Jokowi menguat setelah Rakernas PDIP di Bali pada awal Februari 2018. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan 'ramuan kampanye' dilakukan PDIP di Jawa Timur untuk menunjukkan bahwa Jokowi memberi dukungan kepada Cagub/Cawagub Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

"Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Sebagai sesama kader, beliau mendukung Mbak Puti. Teristimewa, Mbak Puti adalah cucu Bung Karno, sang proklamator, yang sangat dihormati Pak Jokowi," kata Basarah, Minggu (4/2/2018).

Sedangkan Khofifah tidak ingin klaim itu muncul dalam kontestasi Pilgub Jatim. Menurut dia, tidak elok menarik-narik presiden ke ranah politik.

"Menarik-narik presiden itu menurut saya akan membawa suasana yang tidak nyaman dan itu akan men-downgrade presiden. Presiden akan terlihat memiliki kemungkinan tidak netral dan mengintervensi," ujar Khofifah saat blusukan ke Kampung Nelayan, Kenjeran, Surabaya, Selasa (6/3/2018). (ze/trw)
Berita Terkait