Selasa 13 Maret 2018, 14:22 WIB
Rencana Ubah Nama 2 Jalan Didemo Warga, Ini Respons Pakde Karwo
Foto: Hilda Meilisa Rinanda/detikcom
FOKUS BERITA:
Harmonisasi Budaya Sunda-Jawa
Jakarta -
Pemprov Jatim berencana mengubah nama 2 jalan di Surabaya. Sebagian jalan Dinoyo diganti jadi Pasundan, sebagian jalan Gunungsari jadi Siliwangi. Warga menolak dan berunjuk rasa. Apa kata Gubernur Soekarwo?
"Saya akan melakukan dialog kepada masyarakat karena ini adalah kepentingan umum," ujar Pakde Karwo, panggilan Soekarwo, usai melantik empat Pj bupati di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (13/3/2018).
Pakde Karwo tetap optimistis rencananya mengganti nama jalan akan terwujud. Pemprov akan melakukan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat memahami hal ini.
"Jadi ada hak pribadi seseorang, tetapi ada hak kepentingan umum, ini yang harus seimbang. Jadi nanti Pak Gatot (Gatot Sulistyo Hadi Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim) dan humas akan melakukan sosialisasi," kata Pakde Karwo.
Sementara terkait pernyataan Ketua DPRD Surabaya yang menyebutkan mungkin saja usulan perubahan nama jalan ini tidak disetujui, Soekarwo tenang-tenang saja. Dia mengatakan wajar jika usulan Pemerintah Provinsi tidak diterima oleh pemerintah daerah, dan begitu sebaliknya.
"Sama saja. Tidak semua usulan pemerintah daerah juga bisa disetujui oleh pemerintah pusat. Jadi pertimbangannya ya kepentingan umum itu. Kepentingan umum yang didahulukan, kepentingan bangsa dan negara yang didahulukan," imbuh Pakde Karwo.
Perubahan nama jalan itu dilakukan untuk harmonisasi Sunda-Jawa. Hal ini disepakati 3 gubernur, yakni Jatim, DI Yogyakarta, dan Jabar. DI Yogyakarta telah lebih dulu memasukkan nama jalan Siliwangi dan Padjadjaran pada Oktober 2017. Kini berlanjut ke Jatim (Surabaya) dan Jabar (Bandung).
(trw/trw)
"Saya akan melakukan dialog kepada masyarakat karena ini adalah kepentingan umum," ujar Pakde Karwo, panggilan Soekarwo, usai melantik empat Pj bupati di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (13/3/2018).
Pakde Karwo tetap optimistis rencananya mengganti nama jalan akan terwujud. Pemprov akan melakukan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat memahami hal ini.
"Jadi ada hak pribadi seseorang, tetapi ada hak kepentingan umum, ini yang harus seimbang. Jadi nanti Pak Gatot (Gatot Sulistyo Hadi Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim) dan humas akan melakukan sosialisasi," kata Pakde Karwo.
 Warga berunjuk rasa menolak perubahan nama Jl Dinoyo pekan lalu (Foto: Deni Prastyo Utomo/detikcom) |
Sementara terkait pernyataan Ketua DPRD Surabaya yang menyebutkan mungkin saja usulan perubahan nama jalan ini tidak disetujui, Soekarwo tenang-tenang saja. Dia mengatakan wajar jika usulan Pemerintah Provinsi tidak diterima oleh pemerintah daerah, dan begitu sebaliknya.
"Sama saja. Tidak semua usulan pemerintah daerah juga bisa disetujui oleh pemerintah pusat. Jadi pertimbangannya ya kepentingan umum itu. Kepentingan umum yang didahulukan, kepentingan bangsa dan negara yang didahulukan," imbuh Pakde Karwo.
Perubahan nama jalan itu dilakukan untuk harmonisasi Sunda-Jawa. Hal ini disepakati 3 gubernur, yakni Jatim, DI Yogyakarta, dan Jabar. DI Yogyakarta telah lebih dulu memasukkan nama jalan Siliwangi dan Padjadjaran pada Oktober 2017. Kini berlanjut ke Jatim (Surabaya) dan Jabar (Bandung).
(trw/trw)
